Jenewa, Gontornews — Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk perdamaian dan urusan politik, Rosemary Dicarlo, mengingatkan bahaya polarisasi politik di Libya. Karena itu, Dicarlo meminta negara anggota Dewan Keamanan PBB untuk berbicara dengan partai-partai di Libya untuk mengadakan pemilu yang kredibel, transparan dan inklusif sebagai solusi kebuntuan.
Ia juga meminta para pemimpin Libya untuk membantu negara Afrika tersebut menuju perdamaian dan stabilitas.
“Kami tahu dari pengalaman tindakan sepihak, pemerintah yang terpecah dan transisi tanpa akhir yang mungkin terjadi di Libya,” kata Dicarlo sebagaimana dilansir Arab News dari AFP.
Gejolak politik kembali melanda Libya setelah negara tersebut gagal menyelenggarakan pemilihan presiden pada 24 Desember lalu. Rencananya, pascapemilihan presiden, agenda pemilihan parlemen akan diselenggarakan beberapa pekan mendatang.
Sebab gagalnya penyelenggaraan pemilihan presiden terjadi karena munculnya kontroversi atas undang-undang pemilihan termasuk jadwal pemungutan suara, kelayakan kandidat utama hingga kekuasaan presiden dan parlemen.
Kekacauan politik yang terjadi saat ini merupakan hasil dari pembentukan pemerintahan tandingan pascapenunjukan mantan Menteri Dalam Negeri Libya, Fathi Bashagha sebagai perdana menteri sementara menggantikan Abdul Hamid Dbeibah oleh Forum Dialog Politik Libya. Ketidakmampuan Dbeibah untuk mengadakan pemilihan serta munculnya mosi percaya dewan terhadap Bashagha untuk menyelenggarakan pemilihan sebagai permasalahan utama polarisasi politik di Libya.
rel="nofollow"“Kekurangan ini berdampak pada kredibilitas proses,” sebut Dicarlo.
“Sejak pemungutan suara 1 Maret, situasi di lapangan relatif tenang. Namun, kami telah mengamati retorika yang semakin mengancam, meningkatnya ketegangan politik dan loyalitas yang terbagi di antara kelompok-kelompok bersenjata di Libya Barat,” sambungnya.
Karena itu, Dicarlo memperingatkan bahwa selama kebuntuan atas legitimasi eksekutif berlanjut, Libya dapat melihat dua pemerintahan paralel.
“Ini dapat menyebabkan ketidakstabilan dan kemungkinan kerusuhan dan memberikan pukulan telak terhadap prospek pemilihan umum,” ucap Dicarlo.
“PBB sedang melakukan upaya signifikan untuk menyelesaikan krisis ini. Kami bertujuan untuk menyatukan pemangku kepentingan Libya untuk menyepakati dasar konstitusional untuk mengadakan pemilihan sesegera mungkin,” tutupnya. [Mohamad Deny Irawan]
