Rio De Janiero, Gontornews — Presiden Brazil, Jair Bolsonaro, mempertanyakan data korban tewas akibat COVID-19. Bolsonaro berdalih, data kematian akibat COVID-19 di sejumlah negara bagian telah diselewengkan untuk kepentingan politik.
Sejauh ini, hubungan Bolsonaro dengan gubernur di sebagian besar wilayah memanas. Presiden Brazil itu menuduh gubernur di negara bagian telah memanipulasi jumlah angka kematian akibat COVID-19 untuk tujuan politik tanpa memaparkan bukti.
Di sisi lain, sejumlah gubernur menuduh Presiden Bolsonaro lebih mengutamakan perlindungan ekonomi ketimbang memerangi penyebaran COVID-19. Padahal, menurut sarana para ahli kesehatan masyarakat menginstruksikan untuk menutup kegiatan komersial maupun layanan publik guna mencegah penyebaran COVID-19.
“Maaf, beberapa orang akan mati. Mereka akan mati, itulah hidup,” kata Bolsonaro dilansir Reuters.
“Anda tidak dapat menghentian pabrik mobil hanya karena lampu lalu lintas mati,” tambahnya.
Secara khusus, Bolsonaro menyebut bahwa jumlah korban tewas akibat COVID-19 di Sao Paolo terlalu besar. Ia menduga bahwa Gubernur Sao Paolo, Joao Doria, melakukan permianan angka untuk kepentingan politik.
“Kita perlu melihat apa yang terjadi di sana. Ini bukan permainan angka untuk kepentingan politik,” tegas Bolsonaro.
Sebagaimana diketahui, Gubernur Sao Paolo, Joao Doria, merupakan mantan sekutu Bolsonaro dan menargetkan pemilihan Presiden Brazil 2022 mendatang. Doria pun mengkritik langkah Bolsonaro yang melakukan disinformasi dengan meluncurkan slogan #BrazilCannotStop.
Sementara itu, Kementerian Kehakiman Brazil mengeluarkan larangan bagi semua orang asing bukan penduduk untuk masuk ke negara melalui bandara, Jum’at (27/3). Larangan ini aktif mulai pada Senin mengikuti protokol yang dilakukan sejumlah negara di Amerika Selatan lainnya.
Kementerian Kesehatan melansir bahwa COVID-19 telah menular ke 3.417 orang dengan 92 kematian, Jum’at (27/3). Angka ini meningkat drastis ketimbang jumlah kasus COVID-19 pada Senin (23/3) yang ‘hanya’ 1.891 kasus.
Seorang pejabat Kementerian Kesehatan tidak akan menanggapi instruksi Bolsonaro dan tetap merekomendasikan warga untuk memberlakukan jarak sosial atau social distancing. [Mohamad Deny Irawan]
