Jakarta, Gontornews — Wawasan Negara Madani yang intensif dibicarakan akhir-akhir ini sesungguhnya berhimpit dengan Negara Pancasila. Maka, Negara Madani adalah Negara Pancasila dan Negara Pancasila adalah Negara Madani itu sendiri. Demikian ditegaskan Prof Dr M Din Syamsuddin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, pada diskusi yang diadakan Paramadina Institute for Ethics and Civilization (PIEC), di Hotel Ambhara, Jakarta, Jumat (12/9/20250.
Diskusi terbatas yang dihadiri sekitar 50 pakar itu juga menghadirkan pembicara lain, Pipip A Rifai Hasan PhD, direktur PIEC dan dosen senior Universitas Paramadina Jakarta. Diskusi yang dipandu Tia Rahmania MPsi, dosen Universitas Paramadina, berlangsung akrab dan dialogis hingga jelang waktu shalat Jumat.
Negara Madani (selama ini sering dikaitkan dengan masyarakat madani sebagai pengganti istilah Bahasa Inggris Civil Society), digagas Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Gagasan itu sendiri sebenarnya merupakan implementasi konsep masyarakat madani pada tataran negara. Konsep masyarakat madani pertama dikenalkan di Infonesia oleh Nurcholis Madjid (Cak Nur) pada 1980-an dan menjadi populer kala Anwar Ibrahim mengangkatnya dalam pidatonya pada Festival Istiqlal Tahun 1995 sebagai pengganti Civil Society. Ketika dipilih sebagai PM Malaysia Anwar Ibrahim mengaitkannya dengan negara.
Menurut mantan Ketua Umum MUI Pusat itu, konsep madani sering dikaitkan dengan Madinah, suatu entitas masyarakat yang dikenalkan Nabi Muhammad SAW setelah berhijrah ke Yatsrib pada tahun 622. Saat itu, masyarakat Yatsrib yang kemudian berubah jadi Madinah merupakan entitas kemajemukan atas dasar agama dan suku. “Maka Masyarakat Madani adalah entitas kemajemukan yang bersifat inklusif,” ujarnya.
Selain mewujudkan Madinah, Nabi Muhammad SAW sebelumnya sudah membangun “ummah”, suatu komunitas kaum beriman yang mengedepankan al-musawah (persamaan), al-‘adalah (keadilan), dan al-syura (permusyawaratan). Tiga pilar utama ini menjadi dasar masyarakat madani, ditambah kebersamaan dan kerjasama untuk membangun kemakmuran bersama.
Menurut Guru Besar Politik Islam Global FISIP UIN Jakarta ini, wawasan madani dapat diajukan sebagai solusi bagi perwujudan tata dunia baru yang damai, adil, sejahtera, berdasarkan nilai-nilai etika. Pada titik inilah agama-agama dapat berkontribusi menggantikan tata dunia rusak, tak teratur, dan tak pasti dewasa ini.
Dalam kaitan di atas, Wawasan Madani dapat diusulkan sebagai solusi alternatif bagi Sistem Dunia yakni sebagai Paradigma Etika baru yang merupakan titik temu pandangan agama-agama dunia. Pada konteks inilah para cendekiawan Muslim perlu merumuskan Wawasan Madani untuk menjadi visibel, viabel, dan workable bagi perwujudan Tata Dunia Baru yang damai, adil, makmur, berkeadaban, dan berperadaban. []
