Naypyidaw, Gontornews — Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2015, Prof Din Syamsuddin, bertemu penasehat negara Myanmar, Aung San Suu Kyi, di Ibu Kota Myanmar, Naypyidaw, 25 Mei 2018 lalu.
Bersama sejumlah tokoh agama dunia, Din Syamsuddin diterima Aung San Suu Kyi di kantornya, dan mereka terlibat dialog terbuka dan akrab.
Pada kesempatan itu, Din yang adalah Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja sama Antar Agama dan Peradaban (UKP-DKAAP) menyampaikan perkembangan di Myanmar, terutama di Provinsi Rakhine (Arakan), menimbulkan keprihatinan kawasan Asia Tenggara dan bahkan dunia. “Maka perlu diatasi secara tepat,” ujar Din dikutip Hidayatullah, Senin (28/05/2018).
Din menegaskan, tiada lain jalan lain untuk itu kecuali mengembangkan koeksistensi damai dan pengakuan kewarganegaraan bersama bagi seluruh rakyat.
Untuk itu Din yang juga Ketua Dewan Pertimbangan MUI meminta untuk ada pengakuan dan pemberian hak kewarganegaraan bagi etnik Rohingya.
Aung San Suu Kyi, yang menjabat sebagai State Councillor atau setingkat Perdana Menteri memberi tanggapan dengan menyatakan bahwa Myanmar mengamalkan demokrasi dan oleh karena itu katanya sangat menghargai hak-hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi. Masalah di Provinsi Rakhine dan wilayah-wilayah lain di Myanmar akan dapat diselesaikan dengan semangat perdamaian dan rekonsiliasi.
Sejumlah tokoh agama dunia, antara lain Supreme Patriarch Sri Langka, Supreme Patriarch Kamboja, President of Risho Kosakai dari Jepang Rev Niwan (ketiganya adalah tokoh umat Buddha dunia), Bishop Gunnar Stalsett tokoh Kristiani Eropa, Madame Vinu Aram tokoh umat Hindu dari India, dan Rev Koichi Sugino Wakil Sekjen Religions for Peace Internasional dari New York, serta Din Syamsuddin, President of Asian Conference on Religions for Peace (ACRP), bersama para tokoh lintas agama Myanmar menemui Aung San Suu Ki untuk menyampaikan Surat Para tokoh Agama Dunia untuk Bangsa Myanmar.[Hidayatullaj/DJ]
