New York, Gontornews — Dewan Keamanan PBB, Senin (27/9/2021), meminta pemerintah Lebanon untuk berkomitmen pada kebijakan pemisahan dari konflik eksternal dalam bentuk apapun. DK PBB mengidentifikasi keterlibatan pihak eksternal, Hizbullah yang mendapatkan dukungan dari Iran, di seluruh wilayah Lebanon
“Dewan Keamanan PBB meminta semua pihak di Lebanon untuk menerapkan kebijakan nyata untuk tidak berasosiasi dengan konflik eksternal sebagai prioritas seperti yang terjabarkan dalam deklarasi sebelumnya, khususnya Deklarasi Baabda 2012,” tulis pernyataan resmi Dewan Keamanan PBB sebagaimana dilansir Alarabiya.
Sebagai informasi, Hizbullah telah mengaku ikut campur tangan dalam perang tetangga di Suriah demi mendukung Presiden Bashar Al-Assad. Hizbullah, bahkan, juga terlibat dan berjuang bersama milisi Syiah lainnya.
Namun, Hizbullah berdalih apa yang mereka lakukan merupakab upaya memerangi para ekstremes. Sementara komunitas internasional menuduh Hizbullah juga ikut membantai para pejuang posisi. Hizbullah juga telah mengirim pejuang, pensihat dan juga pejabatnya ke Yaman dan Irak.
Partisipasi Hizbullah dalam sejumlah peperangan di negara teluk membuat Arab Saudi memutuskan untuk menghentikan dukungannya kepada Beirut.
Dalam kesempatan terpisah, DK PBB juga meminta pemerintah Lebanon yang baru untuk mempercepat reformasi yang terstruktur dan nyata. DK PBB berdalih reformasi tersebut akan membuka sejumlah bantuan internasional, pinjaman lunak dan hibah.
“Reformasi semacam ini adalah kunci untuk menanggapi kebutuhan dan aspirasi yang sah dari penduduk Lebanon mengenai keamanan, tantangan ekonomi, sosial dan kemanusiaan,” kata DK PBB.
“Mereka juga menggarisbawahi pentingnya melakukan reformasi untuk memastikan dukungan internasional yang efektif,” sambung DK PBB. [Mohamad Deny Irawan]
