Jakarta, Gontornews — Tak terasa tahun 2019 berakhir sudah. Beragam peristiwa termasuk peristiwa seputar perekonomian di tanah air pun terjadi di sepanjang tahun 2019.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof Dr Said Aqil Siradj, dalam pidato Refleksi Akhir Tahun 2019 dan Tausiyah Kebangsaan PBNU beberapa di antaranya menyinggung soal pemerataan ekonomi dan bahaya oligarki yang terjadi di Indonesia.
“NU melihat selama tujuh dekade pembangunan nasional belum mampu melenyapkan penyakit ketimpangan. Penyakit ini telah diwariskan sejak era kolonial yang menciptakan stratifikasi sosial berdasarkan penguasaan atas kue ekonomi,” papar Kiai Said saat menjadi pembicara Refleksi Akhir Tahun 2019 dan Tausiyah Kebangsaan PBNU di Jakarta pada Kamis (02/01/2020).
Penyakit itu, imbuh Kiai Said, diwariskan turun temurun setelah Indonesia merdeka. Ini terlihat dari langgengnya oligarki yaitu penguasaan atas aset ekonomi oleh segelintir orang. Presiden dan pemerintahan silih berganti, namun oligarki tidak pernah pergi. “Oligarki punya kemampuan adaptif untuk berkolaborasi dengan siapa pun yang berkuasa,”bebernya.
Bercokolnya oligarki ini, kata Kiai Said, membuat kue ekonomi tumbuh, tapi tidak merata. Koefisien gini turun sedikit, begitupun rasio gini penguasaan tanah. Secara nominal, kekayaan 50 ribu orang terkaya setara dengan gabungan kepemilikan 60 persen aset penduduk Indonesia atau 150 juta orang.
“Segelintir orang mendominasi kepemilikan atas jumlah simpanan uang di bank, saham perusahaan dan obligasi pemerintah, serta penguasaan tanah.Sawah-sawah disulap jadi rumah-rumah. Pada gilirannya kebutuhan pangan diperoleh dari impor yang menguras devisa,”tandasnya.
Menurut Kiai Said, tugas pemerintah adalah mengakselerasi pemerataan distribusi kesejahteraan dan sumber daya ekonomi yang berkeadilan. Untuk itu NU mendorong agar pemerintah fokus menjalankan program pemerataan dan memotong mata rantai ketimpangan.
“Nahdlatul Ulama perlu mengingatkan kepada Pemerintah untuk memotong mata rantai oligarki ini. Oligarki akan menimbulkan penyakit sosial berupa persepsi tentang ketidakadilan dan prasangka etnis yang dapat mengoyak integrasi nasional,”tegasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr Anwar Abbas. Dalam keterangan tertulis yang diterima Gontornews (05/01/2020) Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia itu mengatakan, tiga pilar utama yang mempengaruhi kehidupan bernegara dan berbangsa di negeri ini adalah pemerintah, usaha besar dan civil society atau masyarakat sipil.
Namun dari tiga pilar tersebut, kata Buya Anwar, hanya pemerintah dan usaha besar, yang memiliki peranan sangat besar dalam mempengaruhi dan menentukan corak serta warna kehidupan berbangsa dan bernegara terutama dalam bidang politik dan ekonomi.
Kolaborasi dua komponen ini telah membuat ekonomi Indonesia bisa tumbuh, tapi tidak dan atau belum merata. Karena undang-undang dan peraturan serta kebijakan yang ada di negeri ini banyak yang terkooptasi dan dikooptasi oleh para pengusaha besar sehingga kesenjangan ekonomi semakin tinggi.
Adalah yang kaya tambah kaya, yang miskin semakin miskin. Kalau pun ada perubahan, perubahan dan peningkatannya hanya sedikit. “Agar ketimpangan ini bisa kita atasi dan kurangi, kedepan civil society sebagai pilar ketiga harus tampil memberikan pengaruh dan berpartisipasi secara maksimal,” imbaunya.
Ia pun berharap kepada ormas-ormas Islam, khususnya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) kompak dan bersatu dengan mengajak elemen-elemen masyarakat lain untuk memperjuangkan dan memperbaiki nasib rakyat banyak yang selama ini termarginalkan.
“Karena kalau tidak, adanya aliansi antara penguasa dan usaha-usaha besar ini akan menyulitkan terjadinya affirmative action atau lahirnya kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat banyak,”jelasnya.
Dengan persatuan dua ormas Islam terbesar di Indonesia, menurutnya, peluang bagi masyarakat lapis bawah untuk melakukan mobilitas vertikal dari kelas bawah ke kelas menengah, dari kelas menengah ke kelas atas akan semakin terbuka.
“Kita harapkan jarak antara kelas atas dan bawah tidak lagi tinggi. Sehingga ketegangan dan kecemburuan sosial dan ekonomi antara sesama anak bangsa akan bisa ditekan dan diturunkan secara signifikan kalau tidak bisa dihilangkan,” ujarnya.
Dengan begitu rasa kebersamaan di antara sesama warga bangsa akan semakin kuat dan meningkat. “Itu jelas sangat besar dan sangat penting sekali artinya bagi Indonesia dalam menggerakkan dan membangun negeri ini untuk bisa menjadi negeri yang maju, adil dan beradab yang merupakan cita-cita dan harapan kita bersama,” jelasnya.
Himbauan Ketua PP Muhammadiyah Dr Anwar Abbas yang mengajak Muhammadiyah dan NU bersatu dalam memperjuangkan dan memperbaiki nasib rakyat itu mendapat dukungan dari Mantan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Prof KH Didin Hafidhuddin.
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia itu mengatakan, NU dan Muhammadiyah perlu bekerjasama dalam memberdayakan umat. Misalnya, melalui pendirian koperasi berbasis masjid atau usaha-usaha lain yang berorientasi pada sektor ril. Jika NU dan Muhammadiyah bersatu membangun umat, tentu akan diikuti oleh yang lainnya.
“Jika NU dan Muhammadiyah bergerak bersama dalam kesatuan yang rapi untuk menyejahterakan masyarakat, saya yakin percepatan yang signifikan akan terjadi. Mudah-mudahan hal ini bisa direalisasikan pada tahun 2020 ini Insya Allah,” jelas Kiai Didin kepada Republika (3/1/2020). []
