Jakarta, Gontornews — Pemerintah Indonesia menyambut baik minat investasi dari perusahaan-perusahaan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk berinvestasi di Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir meningkat tajam. Mengingat tingkat realisasi investasi masih cukup rendah, Pemerintah berharap tingkat realisasinya dapat ditingkatkan.
“Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia akan membentuk China Desk di kantor BKPM Jakarta untuk meningkatkan pelayanan kepada investor RRT melalui pemberian layanan konsultasi dan bimbingan terkait prosedur dan kebijakan-kebijakan investasi di Indonesia,†kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat memberi sambutan pada acara The 2nd Meeting of High Level Economic Dialogue RI – RRT, Senin (9/5), di Jakarta.
Untuk memperlancar rencana itu, Pemerintah akan membuka Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) di Beijing. Indonesia berharap pemerintah RRT mendukung pembentukan IIPC tersebut.
Selain itu, juga tercapai kesepakatan mengurangi defisit neraca perdagangan yang dialami Indonesia dalam beberapa tahun terakhir melalui pembukaan lebih besar akses pasar Tiongkok bagi produk-produk Indonesia.
Terkait Bilateral Currency Swap Agreement (BCSA), menurut Darmin, Pemerintah Indonesia telah menindaklanjuti pembicaraan dengan pihak People’s Bank of China (PBC) untuk perpanjangan kerjasama BCSA. Kerjasama BCSA yang diperpanjang pada 2013 akan berakhir pada Oktober 2016.
Perpanjangan kerjasama BCSA tersebut akan mencakup kenaikan nilai kerjasama yang telah disepakati oleh Kepala Negara RI dan RRT dari RMB 100 miliar menjadi RMB 130 miliar.
Pinjaman dari PBC akan dipakai untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.
Indonesia juga menyambut baik rencana kerjasama mengenai pemanfaatan dana hibah dari Pemerintah RRT untuk mendanai penyiapan proyek (assessment dan perencanan) yang akan didanai melalui pinjaman PBC.
Terkait dengan kerjasama di bidang infrastruktur, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan daftar proyek infrastruktur potensial yang telah matang untuk ditawarkan dalam pertemuan ini.
Percepatan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas pemerintah saat ini. Pemerintah Indonesia berencana membangun jalan sepanjang 2.000 km dan jalan tol sepanjang 1.000 km, 15 bandar udara dan 24 pelabuhan hingga tahun 2019.
Untuk meningkatkan rasio penggunaan listrik dari 87 persen saat ini menjadi 97 persen pada tahun 2019, Pemerintah mencanangkan proyek listrik 35.000 MW, membangun 33 waduk dan 30 pembangkit listrik serta mengembangkan sistem irigasi seluas 1 juta ha.
Untuk membiayai semua itu, Indonesia membutuhkan dana US$ 368,9 miliar. Sebanyak 36,5 persen di antaranya berasal dari sektor swasta.
“Anggaran Pemerintah Indonesia terbatas dan hanya dapat memenuhi 41 persen dari total pendanaan.
Oleh karena itu, Pemerintah telah meluncurkan skema Kemitraan Pemerintah-Swasta untuk mempercepat pembangunan proyek infrastruktur,†kata Darmin dalam rilisnya, Senin (9/5).
Berbagai isu yang menyangkut masalah perdagangan, industri dan investasi dibahas dalam pertemuan bilateral ini. Di antaranya termasuk masalah perbedaan data statistik perdagangan antara kedua negara, defisit neraca perdagangan Indonesia pada perdagangan Indonesia-Tiongkok dan hambatan akses perdagangan terkait dengan hambatan non-tarif, isu izin tinggal bagi tenaga kerja asing, Kawasan Industri Terpadu, masalah pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur, kerjasama energi, pertanian dan perikanan, dan kerjasama keuangan. [Muhammad Khaerul Muttaqien/Rus]
