pesanan-baju-kaos
33 °c
Pecenongan
Sun
Mon
Saturday, 21 November, 2026
Login
Langganan
gontornews.com
Daftar Pelatihan Guru Al Barqy
  • Home
  • News
    • Dunia
    • Nasional
    • Nusantara
  • Inspirasi
    • Sirah
    • Dakwah
    • Hidayah
    • Ihwal
    • Jejak
    • Sukses
    • Mujahid
    • Oase
  • Pendidikan
    • Pondok Pesantren
    • Lembaga
    • Buku
    • Beasiswa
    • Risalah
    • Khazanah
    • Keluarga
  • Muamalah
    • Ekonomi
    • Peluang
    • Halal
    • Rihlah
    • Konsultasi
  • Tadabbur
    • Tafsir
    • Hadis
    • Dirasah
  • Values
    • Tausiah
    • Sikap
    • Mahfudzat
    • Kolom
    • Afkar
  • Saintek
    • Sains
    • Teknologi
    • Kesehatan
    • Lingkungan
  • Laput
    • #IBF2020
  • Wawancara
  • Gontoriana
    • Pondok
    • Trimurti
    • Risalah
    • Alumni
  • Berlangganan
  • MG Digital
  • Login
No Result
View All Result
gontornews.com
Langganan
Home News Nasional

Inilah 7 Poin Revisi UU ITE

Dedi Junaedi by Dedi Junaedi
10 years ago
in Nasional
0

Jakarta, Gontornews–Revisi UU ITE mulai berlaku setelah tanggal 27 November, atau 30 hari setelah disetujui DPR dan Pemerintah. Ada Tujuh Poin Penting yang Diubah dalam Revisi UU ITE. Pemerintah berharap revisi ini semakin memberikan perlindungan hukum yang bernafaskan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Berikut poin-poin yang dipaparkan oleh Prof. Dr. Henri Subiakto, MA Guru Besar Ilmu Komunikasi Unair, Alumni SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta seperti dilansir di situs sangpencerah.id:

Pertama, untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau memungkinkan informasi elektronik dapat diakses yang mengandung penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada ketentuan Pasal 27 ayat (3), dilakukan tiga perubahan sebagai berikut:

a. Menambahkan penjelasan terkait istilah “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau memungkinkan informasi elektronik dapat diakses”.
b. Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan, bukan delik umum.
c. Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan delik pencemaran nama baik dan delik fitnah yang diatur dalam KUHP.





Kedua, menurunkan ancaman pidana dengan dua ketentuan, yakni:
a. Pengurangan ancaman pidana penghinaan atau pencemaran nama baik dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi 4 (empat) tahun. Sementara penurunan denda dari paling banyak Rp1 miliar menjadi Rp750 juta.
b. Pengurangan ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 tahun menjadi empat tahun. Pun begitu dengan denda yang dibayarkan, dari paling banyak Rp 2 miliar menjadi Rp 750 juta.

BACA JUGA

Raker UPZ BAZNAS 2026: Kemenag Tekankan Pentingnya Integrasi Data Mustahik

Pimpinan BAZNAS: UPZ Jadi Jembatan Penguatan Pengelolaan Zakat Nasional

Bangun Loyalitas Muzaki, BAZNAS Optimalkan Strategi Pengelolaan UPZ

Cetak Momentum Pertumbuhan Bisnis, Pameran IFBC 2026 Sukses Sedot Perhatian Pelaku Usaha

Raker UPZ 2026: BAZNAS Tekankan Tiga Pilar Pengelolaan Zakat

Ketiga, pelaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap dua ketentuan sebagai berikut:
a. Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) yang semula mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam Peraturan Pemerintah menjadi dalam Undang-Undang.
b. Menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengenai keberadaan informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.

Keempat, melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada Pasal 43 ayat (5) dan ayat (6) Inilah dengan ketentuan hukum acara pada KUHAP, sebagai berikut:



a. Penggeledahan atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, kini disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.
b. Penangkapan penahanan yang dulunya harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1×24 jam, kini disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.

Kelima, memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam UU ITE pada ketentuan Pasal 43 ayat (5):
a. Kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi.
b. Kewenangan meminta informasi dari Penyelenggara Sistem Elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi.

Keenam, menambahkan ketentuan mengenai “right to be forgotten” alias hak untuk dilupakan pada ketentuan Pasal 26 yang terbagi atas dua hal, yakni:
a. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus konten informasi elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
b. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik yang sudah tidak relevan.

Ketujuh, memperkuat peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40:
a. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan informasi elektronik yang memiliki muatan yang dilarang;
b. Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. (fathur)

Tags: PoinRevisiUU ITE
Share16Tweet10Send
Previous Post

Ketua MPR: Jika Muslim Menyeru Memilih Pemimpin Islam, itu Bukan Rasis

Next Post

Tak Enak Dipimpin Orang Bodoh dan Kafir

Dedi Junaedi

Dedi Junaedi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  • Trending
  • Comments
  • Latest
Pengajian Alumni Gontor Lintas Marhalah Bogor Raya: Merawat Ukhuwah Meneguhkan Akidah  ‎

Pengajian Alumni Gontor Lintas Marhalah Bogor Raya: Merawat Ukhuwah Meneguhkan Akidah ‎

14 November 2026
Mengapa Gontor Menolak Trimurti Diangkat Sebagai Pahlawan Nasional?*

Mengapa Gontor Menolak Trimurti Diangkat Sebagai Pahlawan Nasional?*

11 November 2025

Komjen (Purn) Dr Nurfaizi Suwandi: Mutiara Indonesia di Negeri Piramida

13 February 2018
25 Ribu Warga Jabar Long March untuk Palestina, Tuntut Indonesia Keluar dari Board of Peace

25 Ribu Warga Jabar Long March untuk Palestina, Tuntut Indonesia Keluar dari Board of Peace

15 November 2026
Guru Besar UNIDA Gontor Jadi Pembicara Simposium Mushaf Al-Qur’an Tulis Tangan di Turki

Guru Besar UNIDA Gontor Jadi Pembicara Simposium Mushaf Al-Qur’an Tulis Tangan di Turki

20 November 2026
Guru Besar UNIDA Gontor Jadi Pembicara Simposium Mushaf Al-Qur’an Tulis Tangan di Turki

Guru Besar UNIDA Gontor Jadi Pembicara Simposium Mushaf Al-Qur’an Tulis Tangan di Turki

0
Pimpinan BAZNAS: UPZ Jadi Jembatan Penguatan Pengelolaan Zakat Nasional

Pimpinan BAZNAS: UPZ Jadi Jembatan Penguatan Pengelolaan Zakat Nasional

0
Raker UPZ BAZNAS 2026: Kemenag Tekankan Pentingnya Integrasi Data Mustahik

Raker UPZ BAZNAS 2026: Kemenag Tekankan Pentingnya Integrasi Data Mustahik

0
Bangun Loyalitas Muzaki, BAZNAS Optimalkan Strategi Pengelolaan UPZ

Bangun Loyalitas Muzaki, BAZNAS Optimalkan Strategi Pengelolaan UPZ

0
Kritisi Kepala BPJPH Tidak Dilibatkan dalam Penundaan Wajib Halal, HNW: Mestinya Wajib Halal Dipercepat Tidak Malah Ditunda Lagi

Kritisi Kepala BPJPH Tidak Dilibatkan dalam Penundaan Wajib Halal, HNW: Mestinya Wajib Halal Dipercepat Tidak Malah Ditunda Lagi

0
Guru Besar UNIDA Gontor Jadi Pembicara Simposium Mushaf Al-Qur’an Tulis Tangan di Turki

Guru Besar UNIDA Gontor Jadi Pembicara Simposium Mushaf Al-Qur’an Tulis Tangan di Turki

20 November 2026
Raker UPZ BAZNAS 2026: Kemenag Tekankan Pentingnya Integrasi Data Mustahik

Raker UPZ BAZNAS 2026: Kemenag Tekankan Pentingnya Integrasi Data Mustahik

19 November 2026
Pimpinan BAZNAS: UPZ Jadi Jembatan Penguatan Pengelolaan Zakat Nasional

Pimpinan BAZNAS: UPZ Jadi Jembatan Penguatan Pengelolaan Zakat Nasional

19 November 2026
Kritisi Kepala BPJPH Tidak Dilibatkan dalam Penundaan Wajib Halal, HNW: Mestinya Wajib Halal Dipercepat Tidak Malah Ditunda Lagi

Kritisi Kepala BPJPH Tidak Dilibatkan dalam Penundaan Wajib Halal, HNW: Mestinya Wajib Halal Dipercepat Tidak Malah Ditunda Lagi

19 November 2026
Bangun Loyalitas Muzaki, BAZNAS Optimalkan Strategi Pengelolaan UPZ

Bangun Loyalitas Muzaki, BAZNAS Optimalkan Strategi Pengelolaan UPZ

19 November 2026
gontornews.com

Kantor :
Jalan Taman Sejahtera No.1A RT.06 RW.03 (Samping Masjid Jami' Al-Munir) Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan
Telp : 021-29124801
Fax : 021-29124802
Layanan Pelanggan : 0819-1515-1456 (Khusus WA)
Email :
[email protected]
[email protected]
[email protected]

TENTANG KAMI

  • Profil
  • Redaksi & Manajemen
  • Info Iklan
  • Panduan Kebijakan Media
  • Berlangganan Majalah
  • Komplain Majalah
  • Privacy Policy

INSTAGRAM

Ikuti Kami

  • Kalender Gontor 2027
Pre-order sekarang sebelum kehabisan.
Informasi dan pemesanan :
0812 3416 0133 / 0858 1760 8802

#majalahgontor 
#gontornews
  • Majalah Gontor edisi Desember kini sudah bisa dipesan. Kami buka Pre-order kembali melalui link : https://bit.ly/pesan-majalah/

Jangan sampai ketinggalan.
Informasi:
0812 3416 0133

#majalahgontor 
#gontornews
  • Dapatkan Majalah Gontor Edisi Cetak bulan November 2026. Melalui link https://bit.ly/pesan-majalah/. Tersedia juga Majalah Gontor Edisi sebelumnya.
Ada juga Majalah Gontor Paket Perpustakaan. 

#majalahgontor #gontornews
  • Alhamdulillah kini Kalender Gontor 2027 sudah dapat di pesan melalui nomor 081234160133 / 085817608802.

Pengiriman kalender Insha Allah bulan Desember 2026.
#kalendergontor #gontornews #majalahgontor #kalender2027
  • Alhamdulillah, Pre-Order dibuka lagi, kini tersedia Crewneck Sweatshirt. Tersedia saat ini Warna :

1. Black
2. Navy
3. Maroon
4. Army
5. Light Pink

Silahkan di pesan melalui link :
https://tinyurl.com/pesan-baju/

atau bisa lihat link di profile

#majalahgontor
#gontornews
  • Bazar Buku. Silahkan japri untuk pemesanan via instagram hari ini.
  • Buku ini ditulis untuk kamu yang sedang atau pernah menjalani kehidupan di pesantren. Pesan sekarang atau kunjungi stan Majalah Gontor di ESPECTO BAZAR.
  • ESPECTOR BAZAR AL HASSAN BEKASI 24 - 25 OKTOBER 2026.  DAPATAKAN DISKON 15% BAGI PEMESAN BUKU INI VIA INSTAGRAM. 
BELUM TERMASUK ONGKIR. 
UNTUK PEMESANAN BISA JAPRI ADMIN.
  • Assalamu

© 2023 gontornews.com. All Rights Reserved

Banner Footer
▲
  • Home
  • News
    • Dunia
    • Nasional
    • Nusantara
  • Inspirasi
    • Sirah
    • Dakwah
    • Hidayah
    • Ihwal
    • Jejak
    • Sukses
    • Mujahid
    • Oase
  • Pendidikan
    • Pondok Pesantren
    • Lembaga
    • Buku
    • Beasiswa
    • Risalah
    • Khazanah
    • Keluarga
  • Muamalah
    • Ekonomi
    • Peluang
    • Halal
    • Rihlah
    • Konsultasi
  • Tadabbur
    • Tafsir
    • Hadis
    • Dirasah
  • Values
    • Tausiah
    • Sikap
    • Mahfudzat
    • Kolom
    • Afkar
  • Saintek
    • Sains
    • Teknologi
    • Kesehatan
    • Lingkungan
  • Laput
    • #IBF2020
  • Wawancara
  • Gontoriana
    • Pondok
    • Trimurti
    • Risalah
    • Alumni
  • Berlangganan
  • MG Digital
  • Login
No Result
View All Result