Amman, Gontornews — Sejumlah kabinet Pemerintah Jordania ramai-ramai mengundurkan diri menjelang perombakan kabinet yang dilakukan oleh Perdana Menteri Ommar Al-Razzaz, Senin (4/11) dalam beberapa hari mendatang.
PM Al-Razzaz mengatakan bahwa perombakan kabinet diperlukan untuk mempercepat reformasi ekonomi. “(Perombakan kabinet ini dilakukan) untuk menghadapi tantangan di masa mendatang,” kata Razzaz dikutip Reuters dari kantor berita Jordania, Petra.
Meski demikian, bellum jelas seberapa luas perombakan kabinet akan dilakukan. Namun, beberapa kalangan menilai bahwa kabinet baru akan berfokus pada penggabungan beberapa kementerian guna memangkas anggaran dan mengekang pengeluaran.
Berdasarkan laporan lembaga moneter internasional, International Monetery Fund (IMF), Jordania harus mengendalikan pengeluaran dan memotong hutang yang mencapai 40 Miliar Dollar AS atau setara dengan 95 persen produk domestik bruto Jordania.
Dalam beberapa bulan terakhir, Pemerintah Jordania telah menaikkan gaji guru dan pensiunan tentara meski pendapatan pemerintah turun. Kebijakan ini disinyalir menambah beban kas negara.
Raja Jordania, Abdullah, sendiri menyampaikan bahwa penunjukan Razzaz pada 2018 dilakukan untuk meredakan protes masyarakat yang merasa kenaikan pajak tinggi, sebagaimana saran IMF, untuk mengurangi hutang negara yang besar.
Razzaz dianggap berhasil mengembalikan kepercayaan masyarakat dalam negeri. Padahal, dalam kempemimpinan sebelumnya, pemerintah terjebak dalam pertumbuhan ekonomi yang hanya 2 persen, memotong anggaran pengeluaran serta mengekang korupsi.
Selain faktor dalam negeri, faktor instabilitas kondisi regional juga membuat ekonomi Jordania membebani sentimen investor. [Mohamad Deny Irawan]
