Tokyo, Gontornews — Situasi infeksi Covid-19 yang membaik membuat pemerintah Jepang berpikiran untuk mencabut status darurat di sebagaian prefektur. Namun, pemerintah akan memantau tingkat rawat inap dan ketersediaan tempat tidur pasien sebelum memutuskan apakah pemerintah perlu mencabut status darurat nasional pada akhir bulan ini atau tidak.
“Setelah mendengar pendapat para ahli, kabinet akan membuat keputusan akhir,” ungkap Menteri Kesehatan Jepang, Norihisa Tamura, sebagaimana dilansir Channel News Asia.
Varian Delta yang sangat menular memicu gelombang Covid-19 kelima di Jepang. Guna mencegah lonjakan kapasitas rumah sakit, pemerintah memberlakukan status darurat hingga akhir September mendatang di beberapa prefektur.
Pada periode darurat tersebut, pemerintah meminta restoran untuk tutup lebih awal dan tidak memperjualbelikan minuman beralkohol. Pemerintah juga menghimbau warga untuk bekerja dari rumah dan tidak bepergian selama status darurat.
Melalui pencabutan status darurat, pemerintah mengharuskan warga untuk melakukan vaksin atau melaporkan hasil negatif Covid-19 sebagai sarana pelonggaran pembatasan bisnis dan mobilitas masyarakat.
Sebagai percontohan, pemerintah akan melakukan pengonfirmasian vaksin di 13 prefektur mulai Jum’at (24/9/2021).
Kasus harian baru di Tokyo telah menurun menjadi sekitar 550 kasus dalam beberapa hari terakhir atau sepersepuluh dari puncak kasus pada bulan lalu. Pada pertemuan ahli kesehatan Jepang, Jum’at, Gubernur Yuriko Koike menekankan perlunya melanjutkan kampanye vaksinasi. Koike berdalih bahwa 80 persen kematian akibat Covid-19 berasal dari warga yang tidak mendapatkan akses vaksinasi.
“Jika jumlah kasus positif baru mulai meningkat, kami khawatir sistem kesehatan akan berada pada situasi krisis kembali,” tutup Koike. [Mohamad Deny Irawan]
