Dhaka, Gontornews — Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, Jumat (24/9/2021), mendesak para pemimpin dunia untuk memainkan peran dalam mencari solusi jangka panjang bagi krisis Rohingya. Secara khusus, Sheikh Hasina, meminta komunitas internasional untuk mendorong upaya repatriasi pengungsi Rohingya ke rumahnya dengan aman dan bermartabat.
“Masyarakat internasional harus bekerja secara konstruktif untuk solusi permanen bagi krisis Rohingya melalui pemulangan mereka dengan aman, berkelanjutan dan bermartabat ke rumah di negara bagian Rakhine Myanmar,” ungkap Hasina saat berpidato dalam Majelis Umum PBB ke-76 di New York, Amerika Serikat.
Bangladesh merupakan rumah bagi 1,1 juta muslim Rohingya yang teraniaya. Sebagian besar pengungsi Rohingya pergi dari rumahnya karena tindakan brutal militer Myanmar pada 25 Agustus 2017 silam. Militer Myanmar berdalih bahwa mereka melakukan serangan balik kepada kelompok teroris di pos pemeriksaan polisi dan militer di Rakhine.
“Meskipun kami mengharap para pemimpin ASEAN untuk meningkatkan upaya berkelanjutan, masyarakat internasional perlu mendukung semua proses yang akuntabel,” jelas Hasina sebagaimana dilansir Anadolu.
Hasina juga mendesak masyarakat dunia untuk menekan Myanmar untuk mengambil kembali warganya di Bangladesh. Dia meyakini bahwa solusi terbaik dari krisis Rohingya berada di Myanmar sebagaimana krisis tersbeut bermula.
“Myanmar harus menciptakan kondisi yang kondusif untuk mengembalikan mereka,” ujar Hasina.
Hasina mengklaim bahwa Bangladesh telah melakukan tugas dan perannya dalam menangani pengungsi Rohingya. Bangladesh, sambung Hasina, juga berhasil membendung pandemi Covid-19 di kamp pengungsi Rohingya di Cox’s Bazar termasuk juga memberikan vaksin kepada para pengungsi.
“Kami telah merelokasi beberapa warga negara Myanmar yang terlantar, Rohingya, ke Bhasan Char untuk memberikan mereka kehidupan yang lebih baik,” tegas Rohingya.
PBB menggambarkan etnis minoritas Rohingya sebagai komunitas paling teraniaya di dunia. Mereka menghadapi peningkatan ketakutan akan serangan militer sejak puluhan orang tewas dalam kekerasan komunal pada tahun 2012. [Mohamad Deny Irawan]
