Jakarta, Gontornews — Kabar penusukan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan HAM, Wiranto, yang dilakukan oleh orang tidak dikenal di Pandeglang sampai juga di ‘telinga’ media internasional seperti Reuters (https://reut.rs/327rV5S)
Oleh Reuters, kejadian penusukan yang dilakukan oleh politisi senior di Indonesia adalah yang pertama terjadi sejak terakhir terjadi pada tahun 2012 yang melibatkan Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo (SYL). Kala itu, SYL dilempari benda padat, diduga bom, oleh seseorang yang tidak dikenal saat mengikuti acara partai Golkar di Makassar, 11 November 2012 silam.
Pengamat politik dari Institute for Policy Analysis of Conflict yang berbasis di Indonesia, Sidney Jones, mengatakan bahwa insiden penusukan tersebut melambangkan aspirasi yang serius dari kelompok militan ISIS.
Sidney Jones menambahkan belum ada, sepanjang sejarah di Indonesia, seorang politisi senior yang mengalami insiden percobaan pembunuhan sedekat seperti yang dialami Wiranto yang diduga dilakukan oleh kelompok ISIS.
Pemerintah Indonesia, oleh Reuters, tengah berusaha keras untuk memperketat undang-undang anti terorisme setelah serangkaian pemboman bunuh diri yang dilakukan oleh kelompok Jama’ah Anshorud Daulah (JAD) yang menewaskan 30 orang di Surabaya tahun lau.
Dalam prespektif media internasional yang berbasis di Prancis tersebut, Wiranto dikabarkan sebagai produk dari pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh mantan Presiden Indonesia kedua, Suharto. Pada era tersebut, kelompok militer diberikan porsi politik yang besar serta kemampuan untuk melumpuhkan lawan.
Sejak ditunjuk sebagai Menkopolhukam menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2016, banyak pihak terutama kelompok-kelompok HAM yang mengecam penunjukan Wiranto sebagai Menkopolhukam.
Wiranto dianggap sebagai orang yang paling bertanggungjawab atas pergolakan berdarah di Timor Timur. Kala itu, Wiranto menjabat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonsia (ABRI, sekarang berubah menjadi Panglima TNI).
Panel HAM PBB mendakwa Wiranto terlibat atas tewasnya 1.000 warga Timor Timur kala wilayah yang berbatasan langsung dengan Nusa Tenggara Timur tersebut melakukan referendum untuk memisahkan diri dari Indonesia pada tahun 1999, sesuatu yang dibantah langsung oleh Wiranto. [Mohamad Deny Irawan]
