Untuk kesekian kalinya, rupiah kembali terpuruk. Indikasi pelemahan menguat menjelang perombakan kabinet dan mencapai puncaknya menjelang akhir Agustus 2015. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melewati angka psikologis Rp 14.000 per dolar per 24 Agustus. Sempat menyentuh 14.400, nilai uang kertas ini kini bertahan pada level 14.100. Ini rekor terburuk dalam 17 tahun terakhir.
Selama sembilan bulan, rupiah sudah terdepresiasi 14,5%. Dampak lanjutannya, sudah dirasakan masyarakat. Seiring meningkatnya defisit neraca ekspor-impor, harga daging sapi kembali melonjak meski keran impor telah dibuka tanpa batas. Demikian pula, harga daging ayam dan cabai melejit, disusul kebutuhan pokok lainnya. Daya beli masyarakat turun. Pun nilai tukar petani (NTP). Industri lesu, gelombang PHK mulai terjadi. Sudah hampir 60.000 karyawan kini menganggur akibat ribuan perusahaan non aktif dan bangkrut.
Agar tidak berkelanjutan, Pemerintahan Jokowi-JK sudah berupaya meredamnya.  Mulai dari perombakan kabinet, mengeluarkan paket kebijakan –antara lain memberi insentif (diskon) pajak pada industri tertentu, meningkatkan rasio penggunaan bahan bakar nabati (BBN), kebijakan anti dumping dan inpres pembebasan visa turis sejumlah negara – hingga pembatasan transaksi dan pembelian dolar AS.  Tetapi, seperti yang kita saksikan, pasar uang dan modal masih bergejolak. Belum ada tanda rupiah menguat atau stabil dalam waktu dekat. Sejumlah pakar dan pengamat ekonomi menilai pesimis, paket kebijakan stabilisasi perekonomian nasional itu tidak akan efektif dan efisien. Analis keuangan memprediksi pelemahan masih akan terjadi sampai Kuartal III (Oktober). Gubernur BI sendiri menduga penguatan dolar AS –baca pelemahan rupiah—akan berlanjut hingga tahun 2016. Ini terkait dengan rencana The Fed, Bank Sentral AS, menaikkan suku bunga hingga tahun depan.
Sejatinya, pelemahan  rupiah –juga mata uang kertas lainnya—adalah keniscayaan. Ini konsekuensi logis dari efek Nixon Shock. Yakni, kebijakan Presiden AS Richard Nixon menerapkan sistem mata uang dengan tarif mengambang bebas (freely floating rate). Tahun 1971, secara sepihak,  AS menyatakan keluar dari konvensi internasional Bretton Woods, yang mengatur pencetakan mata uang berbasis cadangan emas. Mengabaikan konvensi pasca Perang Dunia II itu, AS mencetak dolar sesukanya.  Pada saat yang sama, sebagaimana ketentuan World Bank dan IMF, dolar ditetapkan sebagai basis transaksi internasional. Semua cadangan devisa negara-negara sedunia disimpan dalam dolar AS.
Implikasi dari Nixon Shock, AS dapat mencetak murah dolar. Biaya cetak setiap lembar dolar, mulai pecahan 1 sampai 100.000 dolar, hanya  4 sen. Artinya, dari setiap pecahan 1 dolar, AS menikmati  nilai nominal 25 kali dari nilai rilnya. Dengan logika sama, dari setiap pecahan 100 dolar,  AS dapat mengeruk 2.500 kali; bahkan dari pecahan 100.000 dolar, pemiliknya bisa ‘merampok’ 2.500.000 (2,5 juta kali) nilai modalnya.
Maka, sejak 44 tahun lalu, AS sudah kuasa mencetak dolar tanpa back-up emas. Bayangkan, uang 1.000 dolar –yang sebenarnya setara 4 sen dolar (Rp 5600)— bisa ditukar dengan 1,4 ton beras vietnam. Betapa banyak, minyak bumi, gas alam, kerajinan, hasil hutan, ikan, bahan-bahan mentah diekspor ke Amerika. Lantas, dia cuma membayarnya dengan beberapa lembar kertas bertuliskan US$.  Sungguh, ini transaksi yang tidak adil. Ketimpangan seperti  inilah yang mengerek inflasi dan depresiasi nilai tukar uang. Ini juga yang memacu praktik spekulasi dan bubble economic  yang luar biasa.
Berawal dari Nixon Shock, liberasi pasar uang merajalela. Uang fiat yang awalnya berfungsi sebagai alat tukar semata, kemudian menjadi komoditas dagang. Sistem riba, bunga berbunga, telah menumbuhsuburkan para spekulan. Mereka  bermain valas. Para  spekulan pencari rente sudah merobohkan bangunan ekonomi sebuah negara, termasuk Indonesia. Bisa dilacak, kemana larinya dana BLBI senilai ribuan trilyun itu!
Sebagai gambaran,  dekade 1970-an  omset pasar uang sekitar 15 milyar dolar. Pada 1980-an, saat kontrol mulai mengendor, omsetnya meningkat empat kali lipat menjadi 60 miyar dolar. Kini,, ketika pasar bebas semakin liberal, omsetnya sudah mencapai 1,3 trilyun dolar per hari. Artinya, dalam separuh abad kurang, telah melonjak 20 kali lipat. Dari gurita bisnis ribawi itu, tentu ada pihak untung besar, banyak ada juga  buntung. Lalu, kita membiarkan ini terus berlangsung?
Untuk menghentikan kedzaliman itu, dapat dimulai dengan beberapa langkah sederhana. Pertama, menghindari praktik riba dalam sistem keuangan dan aktivitas ekonomi. Kedua, mengembalikan fungsi rupiah ke awalnya dan meninggalkan segala bentuk perdagangan uang. Ketiga, kembali ke sistem keuangan dan perdagangan yang adil. Dinar dan dirham bisa menjadi pilihan. Jika mungkin, menerapkan  transaks barter untuk mencegah fluktuasi  mata uang. Akhirnya, mari kita berpaling kepada sistem ekonomi dan keuangan syariah, yang mampu meniadakan riba, mencegah spekulasi (maysir), menghindari ketidakpastian (gharar), dan menghindari segala tindak kedzaliman. [Dedi Junaedi, Redaktur dan Dosen Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor]
