Jakarta, Gontornews— Dalam satu bulan ini Kementrian Perindustrian meraih tiga prestasi sekaligus.Setelah mendapat penghargaan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman RI dan Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terbaik oleh Kementerian Keuangan. Kementerian Perindustrian juga meraih peringkat ke-3 dalam hal keterbukaan informasi badan public 2016 oleh Komisi Informasi Pusat (KIP).
“Ini merupakan hasil kerja keras semua jajaran di lingkungan Kemenperin dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyediaan dan pemberian informasi,” tegas Sekjen Kemenperin Syarif Hidayat dalam rilisnya di Jakarta, Selasa (20/12).
Sebagai informasi, KIP menyelenggarakan Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik melalui penyebaran kuesioner kepada 34 Badan Publik tingkat Kementerian/Lembaga Negara. Tujuannya adalah menilai pelaksanaan Badan Publik dalam menjalankan kewajiban untuk mengumumkan, menyediakan, dan melayani permohonan informasi publik serta melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai UU KIP.
Pemeringkatan ini menggunakan metode Self Assessment Questionnaire(SAQ) ke seluruh badan publik, yang dilanjutkan dengan verifikasi oleh tim KIP.Pada tahap akhir, tim KIP melakukan kunjungan ke badan publik untuk mengukur 5 Ko (Komitmen, Koordinasi, Komunikasi, Kolaborasi, dan Konsisten) terhadap Keterbukaan Informasi Publik dalam rangka menyusun peringkat 10 besar.
“Apabila seluruh pimpinan satuan kerja di lingkungan Kemenperin berupaya terus meng-update informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat, kami percaya peringkatnya akan lebih baik lagi tahun depan,” papar Syarif.
Syarif juga menjelaskan, prestasi ini melengkapi penghargaan-penghargaan lainnya yang juga diterima Kemenperin tahun ini, yaitu Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (M Khaerul Muttaqien)
