Den Haag, Gontornews — Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, Sabtu (08/07/2023), memutuskan untuk mundur dari jabatannya. Keputusan ini terjadi setelah PM Rutte bertemu dengan Raja Belanda, Raja Willem-Alexander untuk membicarakan pemerintahan sementara.
“Ini pertemuan rahasia,” kata PM Rutte mengomentari hasil pembicaraan selama satu jam dengan Raja Willem-Alexander di Istana Den Haag.
Setelah pembentukan pemeritahan sementara, Raja akan membubarkan parlemen. Namun, majelis rendah Belanda akan mengadakan pembicaraan mengenai alasan pembubaran pemerintah pada Senin 10 Juli 2023. Usai bubar, pemerintah sementara akan mengadakan pemilihan umum yang akan berlangsung November mendatang.
Rutte merupakan perdana menteri terlama dalam sejarah perpolitikan Belanda. Ia tercatat telah memimpin Belanda selama 4 periode dan, sejatinya, hendak mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri Belanda untuk periode yang ke-5.
Namun, konflik internal partai pengusungnya, Partai VVD, telah memicu pengunduran Rutte sebagai Perdana Menteri Belanda. Partai yang ia pimpin berusaha membatasi arus pencari suaka ke Belanda. Sementara Rutte meminta dukungan untuk membatasi kedatangan anak-anak pengungsi perang yang sudah tinggal di Belanda bertemu dengan keluarganya setidaknya dua tahun sebelum dipertemukan kembali.
Usulan ini mendapatkan penolakan dari Persatuan Kristen kecil dan kelompok Liberal D66 yang mendorong kejatuhan pemerintah Belanda.
Sebelum bertemu dengan raja, Rutte menegaskan dukungan Belanda terhadap Ukraina sekalipun terjadi kisruh dalam negeri.
Reuters melansir, isu migrasi di Belanda menjadi persoalan serius pemerintah. Pasalnya, isu tersebut berdampak pada rencana pemerintah yang hendak membatasi emisi nitrogren di sektor pertanian.
Jajak pendapat sepekan sebelum pemerintahan Rutte runtuh, partai VVD memiliki suara mayoritas parlemen dengan menguasai 28 dari 150 kursi parlemen. Sementara partai petani, BBB, diperkirakan memiliki 23 kursi di parlemen atau menjadi partai dengan kursi parlemen terbanyak kedua di Belanda. BBB mendukung kebijakan migrasi yang lebih ketat dan menyarankan batas 15.000 pencari suaka setiap tahun.
Belanda memiliki salah satu kebijakan imigrasi terberat di Eropa. Tahun lalu, aplikasi suaka mereka melonjak hingga sepertiga dari tahun lalu dengan 46.000 pencari suaka. Pemerintah sendiri memproyeksikan total pencari suaka ke Belanda mencapai 70.000 migran, yang menjadi tertinggi sejak tahun 2015. [Mohamad Deny Irawan]
