Washington, Gontornews — Negara-negara yang tergabung dalam Koalisi Lawan ISIS berselisih pendapat tentang cara menangani ribuan tahanan ISIS yang masih berada di Suriah, Irak maupun Turki.
Dalam sebuah pertemuan koalisi lawan ISIS di Washingto, AS Kamis (14/11), Perwakilan Khusus AS untuk Suriah Jim Jeffrey mengatakan, dalam menangani masalah tahanan ISIS ada beberapa pendapat, salah satunya adalah bahwa tahanan ISIS harus dipulangkan kembali ke negara mereka masing-masing.
“Atau apakah itu harus menjadi sesuatu yang masih akan dilihat dan dipikirkan oleh negara-negara secara lebih rinci. Namun demikian, itu diakui sebagai masalah yang signifikan,” kata Jeffrey dalam sebuah konferensi pers.
Pernyataan Jeffrey muncul setelah Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mendesak anggota koalisi untuk membawa para tahanan yang ditahan untuk kembali ke negara mereka. Selain itu, meminta kepada negara koalisi untuk meningkatkan dana mereka dalam membantu memulihkan infrastruktur di Irak dan Suriah, yang sebagiannya rusak parah akibat konflik.
“Anggota koalisi harus mengambil kembali ribuan pejuang teroris asing dalam tahanan, dan harus pertanggungjawaban atas kekejaman yang telah mereka lakukan,” kata Pompeo pada pembukaan pertemuan itu.
Kelompok bersenjata ISIS telah kehilangan sebagian besar wilayahnya di Irak dan Suriah setelah Pemimpin mereka Abu Bakar al-Baghdadi terbunuh dalam serangan AS bulan lalu. Akan tetapi para ahli dan sekutu khawatir bahwa kelompok bersenjata itu akan tetap menjadi ancaman keamanan di Suriah dan sekitarnya.
Sekitar 10.000 tahanan ISIS dan puluhan ribu anggota keluarga mereka tetap berada di wilayah tersebut. Washington mendorong negara-negara Eropa untuk mengambil kembali warganya, namun hal itu enggan untuk dilakukan.
AS juga meminta anggota koalisi untuk membantu pendanaan dalam memulihkan layanan penting dan membangun kembali infrastruktur penting di Irak untuk memfasilitasi kembalinya jutaan pengungsi Irak.
“Kami akan membutuhkan bantuan juga di Suriah timur laut,” katanya.[Devi Lusianawati/Aljazeera]
