Jakarta, Gontornews — Pemilu 2019 dinilai banyak kalangan sebagai pemilu terburuk sepanjang sejarah negeri ini. Selain menelan korban jiwa, menelan dana hingga 26 triliun, pesta demokrasi ini juga sarat dengan kecurangan. Demikian Cendekiawan Muslim Ahmad Sastra dalam keterangan tertulisnya (25/4) menjelaskan.
Dikatakan Sastra, kemajuan teknologi informasi dan keterbukaan akses informasi telah merekam kecurangan-kecurangan yang terjadi di tiap TPU seluruh Indonesia bahkan di negara lain. Pemilu serentak ini juga telah menyebabkan korban jiwa berjatuhan selama penyelenggaraan pemilu. Musibah pemilu ini terjadi di 25 provinsi.
“Sebanyak 119 petugas kelompok pemungutan suara (KPPS) dinyatakan meninggal dunia. Ini menurut rilis Republika (24/04) yang didasarkan pada laporan KPU hingga pukul 16.30 WIB kemarin. Sedangkan petugas yang mengalami musibah sebanyak 667 orang. Adapun yang mengalami sakit sebanyak 548 orang,”jelasnya.
Sebagaimana dikabarkan sebelumnya menanggapi banyaknya korban jiwa saat pemilu serentak, Ketua KPU Arief Budiman menyebut akan mengusulkan santunan kematian sekitar 30-36 juta bagi petugas yang meninggal.
Sementara yang mengalami cacat fisik akibat musibah akan mendapatkan 30 jutaan. Saat dikonfirmasi, menteri keuangan Sri Mulyani belum bisa menetapkan besaran santunan bagi korban jiwa pemilu.
“Untuk ketua KPU dan menteri keuangan, saya mau bertanya. Apakah nyawa rakyat Indonesia semurah itu. Apakah demokrasi tidak memandang nyawa manusia berharga. Bahkan jika pemerintah menyantuni setiap satu jiwa yang meninggal sebesar 20 milyar tetaplah kurang,”tegas Ahmad Sastra.
Jika ditelisik dari faktor-faktor kematian di lapangan, menurut Sastra, pemilu serentak yang menguras tenaga para petugas itulah yang mengakibatkan korban jiwa, baik yang meninggal maupun sakit. Jika demikian maka kesalahan sistem adalah penyebab utama kematian petugas pemilu, maka pembuat sistem harus bertanggungjawab.
Menanggapi ide penyebutan untuk para petugas yang meninggal saat bertugas sebagai pahlawan pemilu atau pahlawan demokrasi Sastra menganggap hal tersebut hanyalah bualan.
“Gelar pahlawan hanyalah bualan, sementara sistem pemilu yang terbukti memakan jiwa rakyat jelata. Lebih miris lagi jika kelak yang menang pilpres yang sarat kecurangan ini merayakan kemenangan dengan pesta pora,”tandasnya. [Muhammad Khaerul Muttaqien]
