Oleh Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
Pilpres curang! Itulah yang selama ini dikahawatirkan banyak pihak. Ketika aparat berpihak, aparatur negara ikut kampanye, KPU dan Bawaslu berat sebelah, daftar pemilih sarat masalah, maka kecurigaan muncul.
Anda bisa bayangkan, ada 9 juta KTP dengan tanggal lahir yang sama. TKA tak bisa bahasa Indonesia, tapi ada di DPT. Sementara WNI, punya KTP, tapi tak masuk DPT. Ah, itu kasuistik! Tapi banyak kasusnya dan berulang di tempat yang berbeda-beda. Seolah, di sini ketahuan dan diprotes, di tempat lain muncul. Polanya selalu seperti itu. Akhirnya, publik duga-duga: siapa pemain di belakangnya?
Ketika semua itu mencoba dikonfirmasi dan diprotes, tak banyak hasilnya. Prosedur normatif tak mempan. Demi menjaga pemilu agar jujur, adil dan aman, serta tidak menimbulkan konflik dan kegaduhan yang tidak diinginkan pascapemilu, maka lahirlah Laskar TPS. Lahirnya Laskar TPS bertujuan untuk menjaga agar pemilu itu jujur, adil dan aman. Caranya? Mencegah terjadinya kecurangan pra, saat dan pascapencoblosan.
Tagline Laskar TPS: Pantau, Amankan/Tangkap, Laporkan dan Viralkan. Dari tagline ini bisa dibaca sistem kerjanya.
Laskar TPS yang diinisiasi oleh Adhyaksa Dault, mantan Menpora ini punya sistem kerja: memantau pilpres, mengamankan/menangkap oknum yang curang, melaporkannya ke Bawaslu dan aparat, serta menviralkannya di media dan medsos.
Laskar TPS berencana merekrut 10-100 orang untuk menjaga di setiap TPS. Mereka bertugas pertama, memantau seluruh proses tahapan pilpres, baik prapencoblosan, saat pencoblosan, maupun setelah pencoblosan.
DPT amburadul, money politic, bagi-bagi amplop dan sembako, segala bentuk intimidasi, perusakan atribut paslon adalah bagian dari bentuk kecurangan dan pelanggaran nyata prapencoblosan. Di sinilah peran Laskar TPS membantu tugas Bawaslu dan aparat.
WNA mau ikut nyoblos? Nah, ini yang terus dikhawatirkan. Oknum KPPS ikut mengarahkan pemilih ke Paslon tertentu. Ada yang merusak surat suara saat penghitungan. Bahkan sejumlah pemilih nyoblos lebih dari sekali. Ini semua adalah bentuk pelanggaran yang biasa terjadi saat pencoblosan. Sebanyak 10-100 anggota Laskar TPS siap mencegah dan mengamankan oknum-oknum ini. Tangkap! Terus laporkan, dan viralkan videonya.
Pelanggaran juga bisa terjadi pascapencoblosan. Data rekapitulasi hasil pemilu diubah/diganti dalam perjalanan ke PPK (kecamatan), misalnya. Atau surat suara yang sudah dicoblos bisa juga ditukar oleh oknum KPPS. Apalagi kotak suara terbuat dari kardus. Kok curiga? Ya iyalah. Waspada!
Untuk mengenali kecurangan itu, serdadu Laskar TPS di seluruh Indonesia dibekali pemahaman tentang daftar kecurangan dan pelanggaran pemilu yang biasa dan rawan terjadi. Sehingga, proses pemantauan punya sasaran yang tepat dan tindakan yang cepat.
Langkah kedua, mereka, para oknum yang terpantau oleh serdadu Laskar TPS akan diamankan atau ditangkap. Dimintai keterangan dan dilaporkan kepada Bawaslu serta aparat kepolisian. No main hakim sendiri. Pasti!
Bagaimana jika aparat diam, atau malah melindungi si oknum? Ini akan jadi masalah besar. Aparat harus netral. Jika tidak, rusak demokrasi kita. Akumulasi dari kecurangan plus ketidakadilan aparat berpotensi jadi amuk massa yang tak terkontrol. Meminjam istilahnya Emha Ainun Najib, Jangan sampai justru “ketelawur” oleh rakyat. Tentu, rakyat tak ingin itu terjadi. Bangsa ini adalah bangsa beradab!
Ketiga, para serdadu Laskar TPS juga bertugas mengabadikan peristiwa pelanggaran dan kecurangan itu melalui foto dan video. Lalu yang keempat, foto dan video itu harus diviralkan. Tentu, yang paling efektif di antaranya melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan WA. Juga TV mainstream. Ada beberapa TV swasta yang masih netral. Para serdadu Laskar TPS, semua tanpa terkecuali, diberikan akses/kontak ke TV mainstream, dan dibantu oleh operator pusat. Serius sekali? Tampaknya, Laskar TPS tak main-main soal ini, agar kecurangan dapat dicegah. Jika gagal dicegah, ini berpotensi menimbulkan konflik sosial, bahkan horisontal. Indikatornya sudah mulai dirasakan. Menghawatirkan!
Jika para pelanggarnya adalah oknum aparat? Jika mereka melakukan intimidasi dan kekerasan? Khususnya untuk kasus ini, bisa langsung disediakan aksesnya ke KOMNAS HAM. Termasuk KOMNAS HAM internasional jika terkait kekerasan pilpres yang dilakukan oleh oknum aparat.
Kehadiran Laskar TPS layak diapresiasi agar proses demokrasi ini jadi estalase yang bisa dilihat secara transparan oleh seluruh rakyat Indonesia. Apa yang terjadi pra-saat-pasca pencoblosan bisa terpantau oleh seluruh rakyat Indonesia, karena diabadikan dalam foto dan video. Kita bisa bayangkan jika 10-100 personil Laskar TPS pegang HP, lalu memotret dan memvideokan detil-detil peristiwa, maka akan jadi seperti malaikat-malaikat penjaga pilpres, khususnya TPS. Semua oknum tak ada yang bisa lari dan menghindar dari pantauan serdadu Laskar TPS. Mereka akan dikejar, ditangkap, dilaporkan dan diviralkan ke seluruh pelosok negeri. Bahkan ke dunia internasional.
Sebanyak 10-100 personal Laskar TPS sudah masuk katagori jumlah massa yang cukup besar. Mereka akan disiplin sesuai dengan tugas dan kinerjanya. Jumlah sebanyak ini sebagai antisipasi agar tidak terjadi intimidasi dan ancaman terhadap mereka. Sebab, satu TPS dengan TPS yang lain terkoordinasi. Luar biasa!
Kabarnya, sebelum Laskar TPS ini dideklarasikan secara resmi hari ini, Selasa, 5 Maret 2019, publik sudah ramai meresponnya. Bahkan sejumlah media sudah wawancara, termasuk TV One dan Radio Dakta. Dan deklarasi hari ini, tak kurang dari 40 media yang meliput.
Animo publik juga sangat masif. Pradeklarasi, sudah banyak pendaftar dari berbagai wilayah di Indonesia. Kebayang seperti Tamasya Al-Maidah saat Pilgub DKI 2017. Bedanya, Laskar TPS memprioritaskan para serdadu untuk bertugas di TPS-nya masing-masing. Sehingga, mudah mengenali panitia dan para pemilih setempat. Kecuali wilayah TPS yang kekurangan anggota, akan disuplai dari wilayah yang lain. Ada sedikit pengerahan massa.
Kok sampai segitunya? Untuk memastikan bahwa pilpres jujur, adil dan aman. Apakah kalau tanpa Laskar TPS, pemilu gak jujur dan adil? Kalau wasit ikut jadi pemain, bagaimana bisa jujur dan adil? Justru karena para wasit ikut ke lapangan dan nendang bola, maka Laskar TPS ini lahir. Paham?
