Norwich-Inggris, Gontornews
— Masifnya perkembangan teknologi
dalam bingkai Revolusi Industri 4.0 telah mendapatkan respon positif dari
masyarakat. Perkembangan teknologi berbasis kecerdasan buatan (artificial
intellegent/AI) serta perkembangan teknologi internet seolah membawa masyarakat
ke sebuah peradaban berbasis mesin.
Tak terkecuali di bidang pertanian, hanya saja, para pakar pertanian berharap bahwa revolusi industri 4.0 tidak memberi dampak buruk bagi dunia pertanian. Mereka berharap inovasi-inovasi yang dikembangkan di dunia pertanian tetap bertanggungjawab dan tidak merusak ekosistem pertanian dunia.
Sebuah penelitian yang dilakukan oleh sejumlah periset asal University of East Anglia, Norwich, Inggris mendorong penguatan inovasi bertanggungjawab (responsible innovation) di era pertanian pintar (smart farming).
Sebelum melakukan penelitian tentang sistem pertanian pintar, peneliti mendapatkan fakta bahwa pada revolusi industri pertama, sistem pertanian mengalami transisi dari sebelumnya berburu menjadi meramu dan mengolah hasil pertania. Sedangkan pada revolusi industri kedua, sektor pertanian global mengarah pada peningkatan produktivitas pasca perang dunia serta mekanisasi dan revolusi hijau di sejumlah negara berkembang.
Akan tetapi, dalam periode revolusi industri 4.0 ini, peneliti sadar bahwa dunia pertanian bergeser kepada pengolahan serta perkembangan produk pangan. Inggris, sebagaimana dilansir Science Daily, telah mempersiapkan dana sekitar 90 Juta Poundsterling atau sekitar 1,6 Triliun Rupiah (kurs 1 Poundsterling = Rp 18.434,45) untuk menjadi negara terdepan yang mampu mengolah produk pangan.
“Semua teknologi yang muncul saat ini memiliki kegunaan di bidang pertanian dan dapat memberikan banyak manfaat. Seperti misalnya, teknologi robot yang mampu mengurangi tenaga kerja potensial, pasca Brexit (British-Exit/Keluarnya Inggris dari Uni Eropa), dalam memetik buah,” kata Dr David Christian Rose dalam penelitian berjudul Agriculture 4.0: Broadening Responsible Innovation in an Era of Smart Farming.
“Sementara sistem robotik dan AI mungkin dpat mengolah bahan kimia dengan baik, menghemat biaya pertanian serta melindungi lingkungan. Mereka juga bisa menarik para petani milenial ke dunia pertanian menggantikan petani sebelumnya yang makin menua,” tambah guru besar ilmu Geografi University of East Anglia (UEA) tersebut.
Meski demikian, baik Dr Rose ataupun rekannya dalam penelitian ini, Dr Jason Chilvers, mengakui bahwa sistem pertanian pintar juga memiliki sejumlah efek samping seperti meningkatkan ongkos lingkungan, etika maupun sosial yang besar.
“Mengingat preseden buruk tentang agro teknologi yang kontroversial, maka tidak diragukan kali bahwa sistem pertanian cerdas juga berpeluang untuk menciptakan kontroversi serupa. Teknologi robotik dan AI dapat menyebabkan pengangguran serta mengubah sifat pertanian dengan cara yang tidak diinginkan para petani. Di belakang kemajuan teknologi, bisa jadi masyarakat tidak menyukai bagaimana sebuah makanan diproduksi,” jelas Dr Rose.
“Karena itu, kami mendorong para pembuat kebijakan, investor, perusahaan teknologi serta peneliti untuk mempertimbangkan masukan dari masyarakat luas maupun petani. Kami menganjurkan bahwa revolusi teknologi di bidang pertanian, khususnya bidang yang mendapatkan dana dari masyarakat, harus bertanggungjawab,” tegasnya dalam artikel yang diterbitkan oleh jurnal daring Nature.
Meski perkembangan teknologi di bidang pertanian tidak dapat dinafikan, para peneliti berharap bahwa para pengambil kebijakan dapatmenerima masukan dari masyarakat terutama yang berkaitan dengan dampak kecerdasan buatan terhadap problematika sosial, etika dan lingkungan.
“Masyarakat perlu meyakinkan para investor untuk mengubah proses desain bangun pertanian,”
“Kerangka kerja inovasi yang bertanggungjawab harus diuji dalam praktik untuk melihat seberapa jauh teknologi tersebut dapat bertanggungjawab (terhadap problematika sosial, etika dan lingkungan). Teknologi yang lebih bertanggungjawab menyimpan kontroversi, seperti modifikasi genetika. Hal ini tentu saja memerlukan keterlibatan dari petani dan masyarakat agar pemangku kebijakan dapat menentukan kebijakan yang tepat,” pungkas Dr Rose. [Mohamad Deny Irawan]
