Uighur, Gontornews — Pemerintah Cina kembai melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga Muslim di Uighur. Untuk memperketat kontrol atas wilayah Xinjiang, Pemerintah Cina memaksa warga Muslim di Uighur bekerja tanpa menerima upah.
Peristiwa ini terungkap dalam laporan Kongres Uighur Sedunia (WUC) belum lama ini, seperti dilansir laman Radio Free Asia (RFA). Pemerintah Cina juga mengaktifkan kembali praktik kerja paksa.
Sekretaris Jenderal WUC Dolkun Isa menjelaskan, tujuan diberlakukannya aturan keras ini untuk memantau kegiatan sehari-hari Muslim di Uighur dan mengontrol pergerakan mereka.
“Untuk beberapa hal ini sebanding dengan buruh yang terorganisir di kamp kerja paksa Cina,” tambahnya.
WUC melaporkan, Uighur yang tinggal di prefektur selatan Turkestan Timur, termasuk Aksu, (dalam bahasa Cina, Akesu); Bayingolin, Hotan (Hetian) dan Kashgar (Kashi) telah dipaksa menjadi pekerja tidak dibayar untuk alasan ‘pemeliharaan stabilitas keamanan.’
Laporan ini disusun melalui investigasi oleh RFA Uighur Service. RFA merupakan organisasi berita yang meliputi kegiatan di Daerah Otonomi Xinjiang Uighur, di mana Cina mengontrol ketat kegiatan pers di sana.
Menurut laporan itu, pekerja di sana harus bekerja sampai 11 jam sehari pada berbagai proyek pekerjaan umum yang mencakup perambahan pasir, pemeliharaan saluran air dan proyek-proyek perbaikan jalan.
Selain pekerjaan yang tidak dibayar, Uighur diwajibkan untuk membayar makanan mereka sendiri, transportasi dan biaya medis. Jika mereka sakit atau terluka, mereka “bertanggung jawab untuk mengirimkan anggota keluarga untuk menutupi jam kerja mereka,” demikian laporan itu.
Selain itu juga ada hukuman bagi yang tidak bekerja sebesar 100 yuan atau 15 dolar AS per hari, dan mereka yang tidak ditemukan saat bekerja tunduk pada penyelidikan polisi untuk kemudian akan ditahan selama 30 hari.
Orang-orang Uighur yang sebagian besar Muslim mengeluhkan tindakan diskriminasi etnis, penindasan agama, dan penindasan budaya di bawah serangan keras serta kampanye atas nama memerangi separatisme, ekstrimisme agama dan terorisme. [Ahmad Muhajir/Rus]
