Novi Sad, Gontornews — Sejumlah negara Balkan seperti Albania, Makedonia Utara dan Serbia bersepakat untuk membuka perjalanan bebas paspor serta lalu lintas barang antar negara pada tahun 2021 mendatang. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi regional.
Presiden Serbia, Aleksandar Vucic, mengatakan bahwa kesepakatan ini dilakukan demi meningkatkan standar hidup serta menurunkan sebanyak mungkin angka pengangguran di keempat negara.
“Kami bertujuan untuk menciptakan kondisi dimana seseorang cukup menggunakan identitas nasionalnya untuk melintasi daerah perbatasan pada akhir 2021,” ungkap Presiden Serbia, Aleksandar Vucic didampingi Perdana Menteri Albania dan Makedonia Utara.
“Deklarasi ini dimaksudkan demi kepentingan masa depan yang lebih baik, meningkatkan standar hidup yang lebih tinggi serta menurunkan angka pengangguran,” tambahnya sebagaimana dilansir Reuters.
Sebagaimana diketahui, enam negara Balkan seperti Albania, Bosnia, Kosovo, Montenegro, Makedonia Utara dan Serbia berharap bisa bergabung dengan Uni Eropa. Namun, harapan tersebut masih terkendala beberapa hal seperti isu Brexit maupun faktor-faktor eksternal lainnya.
Meski demikian, ketiga negara Balkan tersebut memastikan bahwa kesepakatan tersebut tidak terkait dengan persayaratan yang diberikan oleh Uni Eropa akan tetapi kesapakatan ini terkait dengan adanya resistensi yang tumbuh di antara ketiga negara.
“Kita semua berada di jalur Eropa. Tetapi, kita telah sepakat untuk menentukan nasib kita sendiri,” tutur Vucic.
Dalam kesempatan yang bersamaan, Perdana Menteri Albania, Edi Rama, mengatakan bahwa ketegangan yang terjadi antara Serbia dan Kosovo seharusnya tidak mencegah para pemimpin regional untuk berinisiatif seperti memberikan akses bebas paspor bagi warga di sekitar regional.
“Tahun 2021 adalah batas waktu bagi kami untuk memastikan wilayah ini terbuka,” tegas Rama.
Vucic, rencananya, akan turut mengundang negara-negar Balkan lain untuk melakukan hal serupa. sejumlah pemimpin negara Balkan dijadwalkan bertemu di Orhid, Makedonia Utara pada 10 November mendatang untuk membicarakan kesepakatan tersebut. [Mohamad Deny Irawan]
