Benghazi, Gontornews — Parlemen Libya menyetujui pemerintahan sementara yang diangkat pada hari Rabu (10/3), dengan harapan akan membantu menyatukan negara Afrika Utara yang terpecah belah, hancur karena perang, itu dan menyiapkan pemilihan umum pada akhir tahun ini.
Pemerintah Perdana Menteri Abdul Hamid Dbeibah menggantikan dua pemerintahan saingan – satu berbasis di Timur dan satu lagi di Barat – yang telah memerintah Libya selama bertahun-tahun.
“Ini hari bersejarah bagi DPR,” kata Ketua Aguila Saleh di akhir pemungutan suara, sebagaimana dirilis Arabnews.com.
Pemungutan suara itu dilakukan setelah dua hari musyawarah di kota pesisir Sirte. Konfirmasi itu terjadi setelah Dbeibah pekan lalu menyerahkan daftar Kabinet yang diusulkannya kepada Ketua Aguila Saleh.
Dbeibah, seorang pengusaha dari kota barat Misrata, ditunjuk bulan lalu untuk memimpin pemerintahan sementara yang juga mencakup tiga anggota Dewan Presiden yang diketuai oleh Mohammad Younes Menfi, seorang diplomat Libya dari bagian timur negara itu.
Pemerintah transisi akan menyiapkan pemilihan umum, yang dijadwalkan pada 24 Desember, sesuai peta jalan yang diperantarai PBB.
Kabinet yang diusulkan Dbeibah mencakup 33 menteri dan dua wakil perdana menteri yang katanya merupakan perwakilan dari berbagai wilayah geografis dan segmen social di Libya.
Libya yang kaya minyak jatuh ke dalam kekacauan setelah pemberontakan yang didukung NATO tahun 2011 menggulingkan dan menewaskan Muammar Qaddafi. Negara ini telah terbagi menjadi dua pemerintahan, satu di timur dan satu lagi di barat, masing-masing didukung oleh sejumlah besar milisi serta kekuatan asing. []
