New York, Gontornews — Pada pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), para pemimpin memperingatkan tindakan sepihak Israel di Tepi Barat yang diduduki mengancam prospek perdamaian.
“Sebuah momen penting yang akan menjadi pelanggaran paling serius terhadap hukum internasional,” ujar Sekjen PBB Antonio Guterres menggambarkan rencana Israel untuk mencaplok bagian-bagian dari Tepi Barat dan Lembah Jordan yang diduduki.
Dalam pertemuan virtual Dewan Keamanan PBB pada hari Rabu, Guterres mengulangi seruan kepada Israel untuk membatalkan rencana yang didukung Amerika Serikat itu.
Jika diimplementasikan, lanjut Guterres, pencaplokan itu akan “sangat merugikan prospek solusi dua negara dan melemahkan kemungkinan pembaruan perundingan.”
“Saya meminta pemerintah Israel untuk membatalkan rencana pencaplokannya,” ujarnya dikutip Aljazeera.com.
Seruan Guterres didukung oleh para pemimpin dan menteri luar negeri yang berbicara dalam pertemuan virtual itu. Mereka memperingatkan bahwa tindakan sepihak Israel dapat memicu eskalasi besar di wilayah tersebut.
“Selama tiga dekade, perdamaian nyata dan pembentukan negara Palestina yang merdeka, tetap sulit diwujudkan… Keputusasaan mendominasi suasana Palestina,” kata Ketua Liga Arab Ahmed Aboul Gheit.
Pertemuan hari Rabu dipandang sebagai pertemuan internasional terakhir sebelum pemerintahan sayap kanan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memulai diskusi terencana pada 1 Juli mengenai aneksasi Tepi Barat, wilayah yang direbut Israel dalam perang 1967.
Pada pertemuan DK PBB, Nickolay Mladenov, utusan perdamaian PBB untuk Timur Tengah, memperingatkan implikasi hukum, keamanan dan ekonomi dari langkah tersebut.
“Aneksasi dapat mengubah hubungan Israel-Palestina. Ini berisiko memperpanjang seperempat abad upaya internasional dan mendukung negara Palestina yang layak di masa depan,” kata Mladenov.
“Hari ini, kita semakin jauh dari tujuan ini [solusi dua negara].” []
