Beijing, Gontornews – Pemerintah Cina menolak tuduhan penyekapan 1 juta warga Muslim Uighur oleh pemerintah daerah Xinjiang yang dialamatkan oleh PBB. Pemerintah Cina mengatakan bahwa ‘penyekapan’ tersebut merupakan pendidikan ulang bagi masyarakat Muslim Uighur yang ditengarai telah tertipu dengan sebuah kelompok teroris.
Wakil Direktur Jenderal the United Front Work Departemen Partai Komunis Cina (CPC), Hu Lianhe, mengatakan bahwa seluruh warga Uighur yang diberikan pendidikan tambahan tersebut memiliki hak kewarganegaraan yang sama seperti warga negara lainnya.
“Argumen bahwa ada sekitar 1 juta orang ditahan di pusat-pusat pendidikan ulang tidak benar,” kata Hu dalam diskusi yang dihadiri oleh Komite penghapusan diskriminasi PBB sebagaimana dilansir Reuters, Senin (13/8).
“Pemerintah Cina menjamin hak keyakinan beragama. Pun begitu dengan Xinjiang yang dijamin kebebasan beragama serta melindungi kegiatan keagamaan dengan normal,” tambah Hu.
“Hanya saja, mereka telah tertipu oleh kalangan ekstrimis,’ jelas Hu.
Sementera itu, salah seorang anggota panel, Gay McDougall, mengatakan bahwa pemerintah Cina perlu membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidaklah benar serta hak-hak terhadap minoritas tidak dilanggar.
“Untuk mengatakan bahwa mereka tidak melanggar hak-hak minoritas, mereka memerlukan bukti,” kata McDougall.
“Saya perhatikan bahwa Anda tidak menyangkal program indroktinasi tidak terjadi,” tambah McDougall.
Muslim di Cina tengah dirudung masalah dengan tuduhan terorisme dan ekstremis yang dialamatkan kepada minoritas Muslim Uighur di Ningxia. Pemerintah dengan lantang ingin memberantas ancaman terorisme tersebut namun sebagian besar warga Uighur berpendapat Pemerintah Cina tengah melaksanakan program deislamisasi. [Mohamad Deny Irawan]
