Jakarta, Gontornews — Pemerintah melalui Kementerian Agama menganggap pesantren tidak lagi sebagai lembaga yang mendalami ilmu agama saja tetapi juga harus berkontribusi dalam upaya pengembangan sosial dan ekonomi umat. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menambahkan Kementerian Agama terus berfokus pada inkubasi bisnis pesantren yang sudah berjalan sejak 2021 silam.
“Sarasehan Kemandirian Pesantren ini menjadi ajang untuk memperkuat ekonomi pesantren,” kata Menag Yaqut saat memberikan sambutan dalam acara Sarasehan Peningkatan Kemandirian Pesantren bertajuk: ‘Pesantren Mandiri, Masyarakat Berdaya, Negara Kuat’ di Jakarta Internasional Expo (JIEXPO), Jakarta, Sabtu 16 Desember 2023.
“Mungkin, ada yang bisa bertukar produk untuk diperdagangkan di tempatnya masing-masing, sehingga bisa memenuhi kebutuhan satu dengan yang lain,” sambungnya.
Menag Yaqut menambahkan, program Kemandrian Pesantren telah berjalan di lingkungan Kementerian Agama sejak tahun 2021. Saat ini, tercatat ada 2.600 pesantren penerima manfaat Program Kemandirian Pesantren yang tersebar di 34 provinsi. Menag Yaqut pun menargetkan 5000 pesantren penerima bantuan inkubasi bisnis hingga 2024 mendatang.
“Saat ini, sudah ada sekitar 2.600 penerima bantuan. Ada 127 di antaranya yang sudah mengembangkan Badan Usaha Milik Pesantren atau BUMPes,” jelasnya sebagaimana dilansir Kementerian Agama.
“Sesuai amanat Presiden kita, Joko Widodo yang menargetkan 5000 pondok pesantren bisa mandiri,” sambungnya sebagaimana dilansir Koran Tempo.
Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, Waryono, mengakui pemberdayaan pesantren sebagai salah satu sumber kekuatan ekonomi nasional. Untuk itu, Kementerian Agama, lanjut Waryono, juga menggandeng sejumlah lembaga dan kementerian.
“Diharapkan kita bisa duduk bersama dan berbicara mengenai perekonomian di pesantren, serta berkolaborasi dengan kementerian atau lembaga lainnya. Karena pesantren perlu juga dilatih seperti pemberdayaan UMKM,” ucap Waryono. [Mohamad Deny Irawan]
