Jakarta, Gontornews — Pemerintah, Senin (19/9/22), melalui Kementerian Pertanian memastikan segala upaya untuk meningkatkan produksi kedelai dalam negeri. Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, mengatakan Presiden Joko Widodo mendorong penanaman bibit kedelai varietas unggul baik bibit produksi rekayasa genetik (genetically modified organism/GMO) mau pun bibit impor.
“Menggunakan GMO kalau perlu, bibit impor kalau perlu dan mempersiapkan bibit-bibit nasional atau lokal dengan varietas tinggi,” ungkap Mentan Syahrul setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo, Senin, di Istana Kepresidenan Jakarta.
Dengan pendekatan ini, Mentan Syahrul berharap produksi kedelai tahan air dapat meningkat secara signifikan. “Selama ini kedelai misalnya hanya (menghasilkan) 1,5 sampai 2 ton per hektare. (Dengan upaya ini) kita berharap mendapatkan varietas yang mampu (berproduksi) di atas 3 sampai 4 ton per hektare,” sambungnya sebagaimana dilansir Sekretariat Kabinet.
Syahrul mengungkapkan, rendahnya volume produksi kedelai per hektare disinyalir memicu para petani beralih ke jagung. Hal ini berdampak pada tingginya impor kedelai untuk memenuhi kebutuhan nasional, bahkan hingga mencapai di atas 90 persen.
“Selama ini petani itu lebih tertarik menanam jagung karena harga jagung sama dengan harga kedelai Rp 5.000 itu kurang lebih. Kalau jagung dia per hektarenya 6-7 ton, sementara kedelai cuma 1,5 juta ton,” ujarnya.
Untuk mendorong minat petani untuk menanam kedelai, pemerintah akan memberikan kepastian harga dengan menetapkan harga beli. Pemerintah juga mendorong badan usaha milik negara (BUMN) untuk membeli hasil panen para petani.
“Bapak Presiden mengatakan, oke impor memang harus dilakukan tapi sepanjang bisa ditanam maksimal, maka tanam sebanyak-banyaknya dan beli yang ditanam oleh rakyat, tentukan harganya agar rakyat bisa kembali tertarik menanam kedelai,” ujarnya.
Syahrul menambahkan, pihaknya juga tengah menyiapkan lahan untuk pengembangan kedelai hingga mencapai 351 ribu hektare.
“Saya lagi mempersiapkan, kurang lebih sekarang 351 ribu hektare, sekarang baru tanam 67 ribu hektare dan tentu Oktober ini akan mulai tanam,” pungkasnya.
Senada dengan Mentan Syahrul, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden Jokowi menekankan bahwa penetapan harga beli diperlukan agar petani tidak merugi.
“Presiden ingin agar kedelai itu tidak 100 persen tergantung pada impor. Salah satu arahan beliau adalah harganya dibuat agar petani tidak dirugikan. Jadi untuk mencapai harga itu nanti ada penugasan bagi BUMN agar petani bisa memproduksi,” ujar Airlangga.
Terkait pengembangan area tanam kedelai, Menko Ekon mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 400 miliar.
“Langkah berikut yang sudah disiapkan oleh anggaran pemerintah itu untuk perluasan ke 300 ribu hektare, anggarannya sekitar Rp 400 miliar. Dan tahun depan akan ditingkatkan dari 300 ribu menjadi 600 ribu hektare,” tutup Airlangga. [Mohamad Deny Irawan]
