Toronto, Gontornews — Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, belum menutup pintu hukum terhadap undang-undang Quebec yang membuat seorang guru kehilangan pekerjaannya hanya karena ia menggunakan hijab.
Sebagai informasi, seorang guru kelas 3 di Chelsea, Quebec, kehilangan pekerjaan sesuai dengan undang-undang Quebec yang melarang pegawai sektor publik menggunakan simbol agama.
Sejak itu, Plt Dewan Sekolah Quebec Barat, Wayne Daly, mendapatkan banyak panggilan telepon dan email karena tindakannya tersebut. Seorang aktivis Hak Asasi Manusia, Amira Elghawaby, bahkan memposting sebuah gambar siswa kelas 3 di Quebec yang menyebut pemindahan tersebut sebagai tindakan yang tidak adil.
Lebih lanjut, Elghawaby menjelaskan seharusnya Dewan Sekolah tidak memperkerjakan lagi guru Quebec yang kehilangan pekerjaannya hanya karena ia menggunakan Jilbab. Parlemen Quebec, yang didominasi warga Prancis, memberlakukan undang-undang yang berusaha mempertahankan paham ‘Laicite’ atau sekulerisme khas Prancis dalam setiap bentuk layanan publiknya.
Sebagian besar warga mengecam undang-undang tersebut karena dinilai hanya menargetkan warga beragama Muslim, Sikh dan Yahudi. Para pemimpin partai federal mendorong parlemen Quebec untuk meminta maaf selama debat pemilihan federal pada September setelah moderator menyebutnya melakukan tindakan diskriminatif.
“Tidak ada seorang pun di Kanada yang harus kehilangan pekerjaan karena apa yang mereka kenakan atau keyakinan agama mereka,” kata Trudeau melalui email kepada Reuters.
“Kami belum menutup pintu untuk membuat perwakilan di pengadilan pada masa mendatang,” sambung Trudeau.
Menteri Inklusi dan Keanekaragaman Kanada, Ahmad Hussen, mengatakan bahwa terlalu dini untuk bertanya kepada pemerintah federal apakah mereka berencana menentang undang-undang yang baru berusia dua tahun ini.
The Canadian Civil Liberties Associaton (CCLA), the National Coucil of Canadian Muslims dan sejumlah kelompok sedang bersiap untuk mengajukan dokumen mereka ke pengadilan banding. Mereka menghadapi perjuangan hebat karena Quebec juga bergerak untuk mengajukan klausul yang memungkinkan pemerintah memberlakukan undang-undang yang bertentangan dengan piagam hak dan kebebasan Kanada tersebut.
Guru besar ilmu politik dari Waterloo University, Emmett Macfarlane, mengatakan bahwa dukungan pemerintah federal akan sangat penting bagi usaha dan upaya kelompok anti UU diskriminatif tersebut.
“Ada beberapa bukti bahwa intervensi pemerintah dalam kasus konstitusional dapat memiliki bobot,” kata Macfarlane. [Mohamad Deny Irawan]
