New York, Gontornews — Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, Senin (30/1/2023), menyatakan keprihatinannya terhadap rencana junta militer Myanmar untuk mengadakan pemilihan umum di tengah situasi negara yang tidak stabil. Pekan lalu, junta militer Myanmar mengumumkan rencana pelaksanaan pemilihan umum pada bulan Agustus 2023 mendatang.
Secara khusus, Guterres menyebut bahwa ketidakstabilan situasi di Myanmar dipicu masih terjadinya pengeboman dari udara yang intensif, pembakaran rumah-rumah warga sipil yang diikuti dengan penangkapan, intimidasi dan pelecehan terhadap pemimpin politik, tokoh masyarakat sipil dan jurnalis.
“Tanpa kondisi yang memungkinkan rakyat Myanmar untuk menggunakan hak politik mereka secara bebas, jajak pendapat yang mereka rencanakan berisiko memperburuk ketidakstabilan,” ungkap Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Stephane Dujarric.
Tanggal 1 Februari mendatang menandai dua tahun kudeta junta militer Myanmar terhadap pemerintah yang terpilih secara demokratis serta penangkapan anggota partai pemenang pemilihan.
Dujarric menjelaskan Sekretaris Jenderal PBB terus berdiri dalam solidaritas untuk masyarakat Myanmar untuk mendukung aspirasi demokrasi mereka untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, damai, adil, serta perlindungan semua komitas termasuk Rohingya.
Guterres, sambung Dujarric, tidak segan mengutuk keras segala bentuk kekerasan yang terjadi di Myanmar seiring terus memburuknya krisis multidimensi yang memicu implikasi regional yang serius.
Dujarric menambahkan bahwa Guterres akan memperbaharui seruannya kepada negara-negara tetangga dan negara anggota lain untuk mendesak pemimpin junta militer Myanmar agar menghormati keinginan dan kebutuhan rakyat Myanmar serta mematuhi norma-norma demokrasi. [Mohamad Deny Irawan]
