Sumbawa, Gontornews — Presiden RI Joko Widodo, Kamis (29/12/2022), meresmikan bendungan Beringin Sila di Sumbawa Nusa Tenggara Barat (NTB). Bendungan ini menjadi bendungan keempat, dari rencana enam bendungan, yang diresmikan Presiden Jokowi di NTB sejak tahun 2015. Karenanya, Presiden Jokowi meminta agar bendungan ini dapat memacu peningkatan produktivitas padi.
“Kita harapkan dari enam bendungan yang nanti akan selesai tahun depan semuanya di NTB, produktivitas padi di NTB bisa naik drastis. Harapan kita itu,” ujar Presiden Jokowi usai meresmikan Bendungan Beringin Sila, di Kabupaten Sumbawa, NTB, Kamis (29/12/2022).
Selan bendungan Beringin Sila, tiga bendungan lain yang telah diresmikan oleh Presiden Jokowi di NTB yaitu Bendungan Tanju, Bendungan Mila dan Bendungan Bintang Mano. Sementara dua bendungan lain yang belum usai pembangunannya adalah bendungan Itu Suntuk dan Bendungan Meninting.
“Sudah selesai empat, tinggal dua. Enam itu sudah banyak banget, tinggal didistribusi dengan irigasi,” sambung Jokowi sebagaimana dilansir Sekretariat Kabinet.
Presiden menjelaskan bahwa pembangunan bendungan di NTB sangat penting. Selain untuk meningkakan untuk mengairi pertanian, bendungan di NTB juga penting untuk ketersediaan air baku bagi masyarakat NTB.
“Untuk NTB yang sering kesulitan air, saya kira untuk air baku juga penting, untuk mengairi pertanian, untuk irigasi pertanian. Ini penting karena air adalah kunci,” ucapnya.
Untuk itu, Presiden juga minta pemerintah setempat untuk meningkatkan produktivitas pertanian. “Kita harapkan di Kabupaten Sumbawa, khususnya yang dulunya mungkin bisa panen sekali, nanti para petani bisa panen dua kali atau tiga kali. Harapan kita, produktivitas pertanian di Provinsi Nusa Tenggara bisa meningkat secara drastis,” ujarnya.
Presiden mengungkapkan, Bendungan Beringin Sila yang dibangun dengan anggaran Rp1,7 triliun ini memiliki luas genangan 126 hektare. Bendungan ini mampu mengairi kurang lebih 3.500 hektare area pertanian. Bendungan Beringin Sila ini akan mendukung ketahanan pangan dan air di Indonesia.
“Ini menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Jadi ada return-nya pada masyarakat, kepada provinsi, dan juga kepada negara, utamanya untuk ketahanan air dan ketahanan pangan kita,” tutupnya. [Mohamad Deny Irawan]
