Almaty, Gontornews — Pemerintah Kazakhstan, Kamis (25/2/2021), melarang kepemilikan asing atas lahan pertanian negara Asia Tengah tersebut. Adalah Presiden Kazakhstan, Kassyym-Jomart Tokayev, yang mengumumkan pelarangan permanen tersebut guna mengakhiri perselisihan panjang pemicu protes anti pemerintah.
Kazakhstan merupakan negara penghasil utama biji-bijian, minyak sayur dan daging yang berada antara Cina dan Rusia. Sejak lima tahun lalu, pemerintah mulai memutuskan untuk membuka keran investasi asing ke dalam sektor pertanian dengan pembukaan pasar lahan pertanian.
Namun, masyarakat Kazakhstan mengecam kebijakan tersebut. Demonstrasi anti pemerintah pun tak terlelakkan. Para demonstran khawatir, jika pada akhirnya, lahan, ladang dan padang rumput milik Kazakhstan jatuh ke tangan Cina.
Akibat demonstrasi tersebut, pemerintah menunda rencana tersebut hingga tahun ini sebelum akhirnya Presiden Tokayev mengumumkan larangan kepemilikan asing atas lahan pertanian tetap berlaku.
“Masalah (kepemilikian) tanah selalu sangat penting bagi masyarakat kami. Itu adalah landasan dan simbol suci kenegaraan kami,” kata Tokayev pada pertemuan dengan dewan penasehat yang dilansir Reuters.
“Saya perintahkan bahwa jual beli tanah pertanian kepada orang atau badan hukum asing dilarang. Ini juga termasuk badan hukum dengan pemegang saham asing,” imbuhnya.
Sebagai informasi, Cina merupakan mitra dagang, kreditor serta investor utama bagi Kazakhstan. Tetapi, seiring dengan perkembangan hubungan antar kedua negara, muncul sentimen anti-Cina dari kalangan penduduk setempat. Mereka tidak terima dengan masuknya laporan kekerasan terhadap etnis Kazakh di Xinjiang Cina yang diduga terkait program de-radikalisasi. [Mohamad Deny Irawan]
