Hanoi, Gontornews — Majelis Nasional Vietnam, Rabu (18/1/2023), menyetujui pengunduran diri Presiden Nguyen Xuan Phuc, sehari setelah mengumumkan pengunduran diri sebagai bagian dari gerakan antikorupsi.
Kepergiannya secara mendadak terjadi selama pergolakan politik yang signifikan di Vietnam. Sebelum Puch mengundurkan diri, pada periode yang sama, beberapa menteri senior mengalami pemecatan karena alasan yang sama.
Dalam pertemuan luar biasa yang tertutup bagi media internasional, lebih dari 93 persen anggota Majelis Nasional Vietnam menyetujui pengunduran diri Phuc dari kursi Presiden. Berdasarkan konstitusi Vietnam, Wakil Presiden Vo Thi Anh Xuan menjadi presiden sementara secara otomatis.
Sebagai informasi, sebagaimana Channel News Asia melansir, Partai Komunis menjalakan kepemimpinan nasional di Vietnam. Pada saat yang bersamaan, struktur kepemimpinan Partai Komunis dipimpin oleh Sekretaris Jendaral, Presiden hingga Perdana Menteri.
Kepergian Phuc yang tiba-tiba adalah langkah yang sangat tidak biasa di Vietnam. Pasalnya, perubahan politik di negara komunis di Asia Tenggara diatur dengan sangat hati-hati dan selalu menekankan stabilitas.
Pada Selasa (17/1/2023), Partai Komunis memutuskan pria berusia 68 tahun itu harus bertanggung jawab atas kesalahan para menteri senior di bawahnya selama masa jabatannya sebagai perdana menteri 2016 hingga 2022, sebelum Phuc menjadi Presiden.
Dua wakil perdana menteri, Pham Binh Minh dan Vu Duc Dam, dipecat bulan ini dalam rangka pembersihan anti-korupsi yang menyebabkan penangkapan puluhan pejabat, dengan banyak tuduhan korupsi terkait kesepakatan yang dilakukan sebagai bagian dari penanggulangan pandemi Covid-19 di Vietnam.
Sebelum Phuc mundur, hanya ada satu Presiden yang mundur dalam sejarah perpolitikan Vietnam, itu pun karena alasan kesehatan. Phuc sendiri diangkat menjadi Presiden pada April 2021 setelah mendapatkan pujian atas keberhasilannya dalam menangani pandemi Covid-19. [Mohamad Deny Irawan]
