Khartoum, Gontornews — Selasa (4/1), pasukan Sudan menembakkan gas air mata ke pengunjuk rasa anti-kudeta yang menuntut pemerintahan sipil beberapa hari setelah perdana menteri (PM) mengundurkan diri, ketika AS dan Uni Eropa memperingatkan militer agar tidak menunjuk pengganti mereka sendiri.
Meneriakkan slogan “Tidak, tidak untuk aturan militer,” pengunjuk rasa menyerukan pembubaran dewan penguasa Sudan yang dipimpin oleh Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan, yang memimpin kudeta 25 Oktober, menahan Perdana Menteri saat itu, Abdalla Hamdok, dan menggagalkan transisi menjadi pemerintahan sipil penuh.
Jalan-jalan menuju istana presiden dan markas tentara di ibukota, Khartoum, ditutup oleh pengerahan pasukan, polisi anti huru hara dan unit paramiliter, kata saksi dirilis Arabnews.com.
Burhan telah memecat Hamdok dan pemerintah dalam kudeta Oktober, mengubah pengaturan pembagian kekuasaan yang genting antara militer dan warga sipil yang telah dibentuk setelah penggulingan otokrat Omar-al-Bashir pada April 2019.
Panglima militer mengembalikan Hamdok pada 21 November, kesepakatan yang diterima perdana menteri sebagian pada janji pemilihan pada pertengahan 2023 – tetapi gerakan protes mengecam kesepakatan itu sebagai “pengkhianatan” dan terus menggelar aksi unjuk rasa.
Hamdok kemudian mengundurkan diri pada hari Ahad – enam pekan setelah ia diangkat kembali oleh Burhan – mengatakan negara itu berada di “persimpangan jalan berbahaya yang mengancam kelangsungan hidupnya.”
Pada hari Selasa, AS, Uni Eropa, Inggris dan Norwegia memperingatkan militer agar tidak menunjuk pengganti Hamdok, dengan mengatakan itu “tidak akan mendukung perdana menteri atau pemerintah yang ditunjuk tanpa keterlibatan berbagai pemangku kepentingan sipil.”
Empat kekuatan Barat mengatakan bahwa mereka masih percaya pada transisi demokrasi di Sudan, tetapi mengeluarkan peringatan terselubung kepada militer jika tidak bergerak maju.
“Dengan tidak adanya kemajuan, kami akan berupaya mempercepat upaya untuk meminta pertanggungjawaban aktor-aktor yang menghambat proses demokrasi,” bunyi pernyataan itu.
“Tindakan sepihak untuk menunjuk perdana menteri dan kabinet baru akan merusak kredibilitas lembaga-lembaga itu dan berisiko menjerumuskan bangsa ke dalam konflik,” tambahnya.
Kudeta itu—salah satu dari beberapa dalam sejarah pascakemerdekaan Sudan—telah memicu demonstrasi massa dan tindakan keras berdarah yang telah menewaskan sedikitnya 57 orang dan melukai ratusan lainnya, menurut Komite Dokter independen.
Pada hari Selasa, pasukan keamanan menembakkan gas air mata kepada demonstran di dekat istana dan di pinggiran utara Khartoum dan di kota timur Port Sudan.
Para pengunjuk rasa juga berkumpul di kota kembar Khartoum, Omdurman dan ibukota negara bagian Darfur Selatan, Nyala, sehingga jumlah total di jalan-jalan di seluruh negeri menjadi ribuan.
Emad Mohamed, seorang saksi di Wad Madani, selatan Khartoum, mengatakan pengunjuk rasa membawa bendera Sudan dan menabuh genderang saat mereka meneriakkan “pemerintahan sipil adalah pilihan rakyat.”
Demonstran di Khartoum timur “membakar ban mobil dan membangun barikade bata di jalan-jalan,” kata saksi Sawsan Salah. Pengunjuk rasa lain mendesak militer “untuk kembali ke barak.”
Protes mereda pada Selasa malam.
Ketua Liga Arab Ahmed Aboul Gheit mengatakan pada hari Selasa bahwa dia “menghormati” keputusan Hamdok dan menyerukan “tindakan segera” untuk menyelesaikan krisis.
Sedangkan Sekjen PBB Antonio Guterres “menyesalkan tidak adanya kemajuan politik dalam perjalanan Sudan ke depan,” kata juru bicara PBB Stephane Dujarric Senin.
Pada hari Selasa, Burhan bertemu dengan Kuasa Usaha AS Brian Shukan, menekankan perlunya “melanjutkan dialog antara semua pihak untuk menghasilkan program konsensus nasional,” menurut sebuah pernyataan kantor Burhan.
Kantornya juga mengatakan dia telah bertemu dengan perwakilan khusus PBB Volker Perthes mengenai “situasi politik saat ini” dan membahas “mempercepat penunjukan perdana menteri baru.”
Aktivis online telah mendesak demonstran untuk terus menuju ke istana presiden “sampai kemenangan tercapai,” menurut Asosiasi Profesional Sudan, aliansi serikat pekerja independen yang berperan dalam protes anti-Bashir.[]
