New York, Gontornews — Penguasa baru Afghanistan menghadapi perjuangan berat dalam upaya untuk diakui dunia internasional, khususnya terkait keinginannya untuk tampil dalam Majelis Umum PBB tahun ini.
Taliban menantang mandat duta besar dari rezim Afghanistan sebelummnya untuk bisa berbicara pada pertemuan tingkat tinggi para pemimpin dunia di Majelis Umum pekan ini, menurut sebuah surat yang dikirim ke PBB.
Keputusan sekarang berada di tangan komite PBB yang biasanya bertemu pada November dan akan mengeluarkan keputusan “pada waktunya,” kata juru bicara Majelis Umum, Rabu (22/9/2021).
Para pejabat PBB menghadapi dilema ini lebih dari sebulan setelah Taliban, yang diusir dari Afghanistan oleh Amerika Serikat dan sekutunya setelah peristiwa 9/11, merebut kembali kekuasaan dengan mengambil alih wilayah dengan kecepatan yang mengejutkan ketika pasukan AS bersiap untuk mundur dari negara itu pada akhir Agustus. Pemerintah yang didukung Barat runtuh pada 15 Agustus.
Dalam kasus perselisihan tentang kursi di Perserikatan Bangsa-Bangsa, komite kredensial sembilan anggota Majelis Umum harus bertemu untuk membuat keputusan. Surat-surat dari duta besar Afghanistan yang saat ini diakui untuk PBB, Ghulam Isaczai, yang mewakili pemerintah sebelumnya, dan dari Menteri Luar Negeri Taliban Ameer Khan Muttaqi, ada di hadapan komite, kata juru bicara majelis Monica Grayley.
“Hanya komite yang bisa memutuskan kapan harus bertemu,” kata Grayley dirilis Arabnews.com.
Anggota komite yaitu: Amerika Serikat, Rusia, Cina, Bahama, Bhutan, Chili, Namibia, Sierra Leone, dan Swedia.
Afghanistan terdaftar sebagai pembicara terakhir dari pertemuan tingkat menteri pada hari Senin, 27 September, dan jika tidak ada keputusan pada saat itu, Isaczai, duta besar Afghanistan yang saat ini diakui untuk PBB, akan menyampaikan pidatonya.
Ketika Taliban terakhir memerintah dari tahun 1996 hingga 2001, PBB menolak untuk mengakui pemerintah mereka dan sebaliknya memberikan kursi Afghanistan kepada pemerintahan Presiden sebelumnya, Burhanuddin Rabbani, yang didominasi panglima perang, yang dibunuh oleh seorang pembom bunuh diri pada tahun 2011. Pemerintah Rabbani-lah yang membawa Osama bin Laden, ke Afghanistan dari Sudan pada 1996.
Taliban mengatakan mereka menginginkan pengakuan internasional dan bantuan keuangan untuk membangun kembali negara yang dilanda perang itu. Namun susunan pemerintahan baru Taliban menimbulkan dilema bagi PBB. Beberapa menteri sementara – termasuk Muttaqi – masuk dalam daftar hitam teroris internasional dan penyandang dana terorisme versi PBB.
Anggota komite kredensial juga dapat menggunakan pengakuan Taliban sebagai pengaruh untuk menekan pemerintah yang lebih inklusif yang menjamin hak asasi manusia, terutama bagi anak perempuan yang dilarang pergi ke sekolah atau bekerja dalam pemerintahan mereka sebelumnya.
Taliban mengatakan mereka mencalonkan perwakilan permanen PBB yang baru, Mohammad Suhail Shaheen, kata juru bicara PBB. Dia telah menjadi juru bicara Taliban dalam negosiasi damai di Qatar.[]
