Jenewa, Gontornews — Pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, meminta Beijing agar melindungi kebebasan beragama dan identitas budaya di Xinjiang, Cina, Senin (26/2). Pernyataan ini disampaikan Turki dalam forum pembentukan komite konstitusional di Suriah yang diinisiasi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).
Untuk mendesak Cina membatalkan program reedukasi bagi etnis muslim Uighur di Xinjiang, sejumlah negara Barat mencari dukungan dari sejumlah negara seperti Turki dan negara-negara anggota organisasi kerjasama Islam (OKI). Meski demikian, Cina menolak anggapan tersebut dan menyebut bahwa program ini dibuat untuk menanggulangi kasus separatis dan ancaman teroris di Xinjiang.
Selain Turki, Inggris juga menyampaikan hal serupa dan menyampaikan keprihatinannya terhadap penganiayaan yang telah terjadi di Uighur.
“Kami sangat prihatin tentang penganiayaan terhadap Muslim Uighur di Xinjiang,” ungkap Menteri Negara di kantor Luar Negeri dan Persemakmuran Inggris, Lord Ahmad, sebagaimana dilansir Reuters.
Lebih lanjut, Cavusoglu menilai jika penahanan masal etnis muslim Uighur yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Xinjiang merupakan permasalahan serius. [Mohamad Deny Irawan]
