Ankara, Gontornews — Turki pada 5 Februari menyambut baik perkembangan politik di Libya ketika negara Afrika Utara itu memilih presiden dan perdana menteri sementara untuk memerintah negara itu sampai digelarnya pemilihan umum pada bulan Desember.
“Kami menyambut baik penunjukan Presiden dan anggota Dewan Kepresidenan serta Perdana Menteri yang akan menjabat hingga pemilihan umum yang dijadwalkan akan diadakan pada 24 Desember 2021 di Libya, sebagai hasil dari pemilihan yang diadakan dalam Forum Dialog Politik Libya (LPDF),” kata Kementerian Luar Negeri Turki dalam sebuah pernyataan.
“Kami berharap Pemerintahan Persatuan yang baru akan terbentuk dan menjabat secepatnya berdasarkan Road Map yang diadopsi oleh LPDF,” kata kementerian tersebut sebagaimana dirilis Hurriyetdailynews.com.
Menegaskan kembali dukungan Turki untuk demokrasi, keamanan, dan stabilitas di Libya, kementerian meminta komunitas internasional untuk tidak menolerir perkembangan dan aktor yang mungkin merusak solusi politik di negara tersebut.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga mengucapkan selamat kepada para pemimpin pemerintahan sementara Libya melalui saluran telepon pada 6 Februari.
Erdogan berharap kepada Mohammad Younes Menfi dan Abdul Hamid Mohammed Dbebibeh, yang masing-masing telah terpilih sebagai kepala Dewan Presiden dan perdana menteri, sukses memimpin pemerintahan sementara Libya.
“Turki akan melanjutkan upayanya untuk persatuan politik, integritas wilayah, stabilitas, perdamaian, keamanan dan kemakmuran di Libya dan selanjutnya meningkatkan kerjasamanya dengan Libya di periode baru,” kata Erdogan.
Sebelumnya pada hari Jumat, Mohammad Younes Menfi terpilih sebagai presiden pemerintah sementara Libya, dan Abdul Hamid Mohammed Dbeibah sebagai perdana menteri di Dewan Kepresidenan dalam pemungutan suara di lokasi yang tidak disebutkan namanya di Swiss tidak jauh dari Jenewa.
Libya telah dilanda perang saudara sejak penggulingan Gaddafi pada 2011.
Berbasis di ibukota, Tripoli, yang saat ini dipimpin oleh Perdana Menteri Fayez al-Sarraj, Pemerintah Kesepakatan Nasional didirikan pada 2015 di bawah perjanjian yang dipimpin PBB. Namun upaya penyelesaian politik jangka panjang gagal karena serangan militer oleh milisi yang setia kepada panglima perang Libya Khalifa Haftar.
Pemerintah Al-Sarraj yang diakui secara internasional telah memerangi milisi Haftar sejak April 2019 dalam konflik yang telah merenggut ribuan nyawa. []
