Istambul, Gontornews– Pemerintah Turki sedang menyelidiki sekitar 10.000 orang yang dicurigai menggunakan media sosial untuk mendukung terorisme, Kementerian Dalam Negeri Turki mengatakan, Sabtu (24/12). Upaya ini merupakan langkah untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan yang lebih luas di Turki.
Seperti diketahui, Turki tengah menghadapi ancaman keamanan militan Kurdi dan gerakan Daesh, yang dipecat atau ditangguhkan menyusul rencana kudeta militer pada bulan Juli yang berhasil digagalkan pemerintah. Pemerintah juga menegaskan, langkah-langkah ini diperlukan untuk membasmi pendukung kudeta dan teroris lainnya.
Dalam enam bulan terakhir, pihak berwenang telah menahan 3.710 orang untuk ditanyai, kata kementerian itu. Dari mereka, 1.656 telah resmi ditahan dan 84 masih diperiksa. Sisanya 1.970 telah dirilis, meskipun 1.203 dari mereka masih sedang dipantau.
Kementerian dalam negeri menegaskan bahwa pihaknya tengah memerangi terorisme “dengan tekad” di media sosial. Untuk itu, akses ke situs media sosial seperti Twitter dan Facebook umumnya diblokir, terutama setelah pemboman atau serangan mematikan lainnya.
Turki menyangkal bahwa pemblokiran internet menyalahi aturan. Ahli teknis dari kelompok pengawas mengatakan pemadaman di media sosial yang disengaja, bertujuan sebagian untuk menghentikan penyebaran gambar dan propaganda militan.
Sebelumnya, sebanyak 568 orang telah ditangkap di Turki atas tuduhan terorisme, demikian Kementerian Dalam Negeri mengumumkan pada pertengahan Desember lalu. Operasi anti-teror, dilakukan di 28 provinsi untuk menahan para tersangka yang termasuk anggota Partai Rakyat Demokratik oposisi ‘(HDP), yang diduga ikut serta dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi teroris PKK dan menyebarkan propagandanya. [Ahmad Muhajir]
