Jakarta, Gontornews — Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, menyesalkan tindakan pemerintah dalam mengontrol pemberitaan media online. Fadli menyatakan tindakan pemblokiran oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) sewenang-wenang. Selain melanggar konstitusi, hal ini juga mengancam kebebasan berpendapat yang telah dibangun.
Fadli Zon menekankan, kebijakan pemblokiran harus dijalankan secara transparan, serta harus melalui mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan.
“Kemkominfo punya tata kelola yang harus dijalankan sebelum melakukan pemblokiran. Ada proses pendahuluan. Baik itu verifikasi, pemanggilan pengelola situs, hingga akhirnya diputuskan, apakah cukup dengan peringatan keras atau layak mendapatkan sanksi pemblokiran,” ulas Fadli dalam rilisnya kepada redaksi Gontornews.com, Selasa (3/1).
Menurutnya, para pengelola situs juga memiliki identitas yang jelas dan resmi. Bisa ditelusuri. Sehingga tidak sulit untuk melakukan verifikasi dan pemanggilan.
“Pemerintah harus melakukan sesuai prosedur, agar tidak subjektif,” tegas Fadli.
Dia juga menekankan, publik berhak tahu prosedur serta alasan pemblokiran. Dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diatur bahwa masyarakat berhak mengetahui dasar dari setiap keputusan yang diambil oleh lembaga pemerintah.
Selain itu, tambah Fadli, hal lain yang justru penting untuk dikontrol serta ditertibkan oleh Kemkominfo adalah keberadaan akun-akun palsu yang sudah jelas melakukan fitnah dan hujatan.
“Namun ini tidak dilakukan dan bahkan dibiarkan,” ungkapnya.[Fathurroji/Rus]
