Saudi, Gontornews–Sebuah petisi yang ditandatangani oleh lebih dari 14.000 perempuan di Saudi menuntut diakhirinya sistem perwalian oleh lelaki diserahkan pada pemerintah.
Seperti yag berlaku selama ini, Arab Saudi memberlakukan perempuan harus mendapat persetujuan wali laki-laki untuk melakukan perjalanan, dan mereka membutuhkan izin untuk bekerja atau bersekolah.
Dukungan terhadap kampanye online pertama skala besar ini muncul lewat tagar Twitter yang masuk menjadi tren.
Aktivis Aziza Al-Yousef mengatakan pada BBC bahwa dia merasa “sangat bangga” akan kampanye tersebut, tapi kini membutuhkan tanggapan.
Di Saudi, seorang perempuan harus mendapat izin dari ayah, saudara laki-laki atau kerabat laki-laki mereka – atau bagi seorang janda, dari anak laki-lakinya – untuk memperoleh paspor, menikah atau meninggalkan negara itu.
Banyak tempat kerja dan universitas yang menuntut persetujuan wali bagi karyawan dan pelajar perempuan, meski tak dibutuhkan secara hukum.
Untuk menyewa flat, menjalani perawatan rumah sakit atau untuk mendaftarkan tuntutan hukum juga membutuhkan izin laki-laki, dan kadang tak banyak yang bisa dilakukan ketika wali seorang perempuan melakukan kekerasan atau membatasi kebebasan mereka.
Meski begitu, ada perlawanan dari perempuan Saudi, dengan tagar alternatif yang jika diterjemahkan artinya menjadi ‘sistem perwalian bermanfaat untuknya bukan untuk membatasinya’.
Tagar ini mendapat dukungan dan melahirkan artikel opini di situs Gulf News yang menyatakan bahwa sistem tersebut harus direformasi dan diterapkan dengan baik.
Sejauh ini belum ada tanggapan resmi akan petisi tersebut. (fathur)
