Amman, Gontornews — Sekelompok warga AS dari Al-Bireh, Palestina, memprotes kunjungan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo ke Psagot, sebuah pemukiman ilegal Israel.
Mantan Walikota Al-Bireh Abdel Jawwad Saleh ikut dalam protes tersebut. Ia mengatakan kepada Arab News bahwa pemukiman itu dibangun di atas tanah milik warga Palestina.
Kelompok Amerika-Palestina mengatakan dalam sebuah surat terbuka kepada Pompeo bahwa mereka merupakan pemilik sah properti dan pemegang hak tanah tempat pemukiman ilegal Israel di Psagot.
Tanah tersebut awalnya disita oleh tentara Israel untuk tujuan keamanan dan kemudian diserahkan kepada pemukim Israel.
Saleh, mantan walikota berusia 89 tahun yang kehilangan tanahnya, mengarahkan kritik keras kepada Pompeo, dengan mengatakan: “Ini tanah nenek moyang kami yang dicuri temanmu. Anda boleh minum anggur di pemukiman ini, tetapi anggurnya darah orang Palestina.”
Pompeo merupakan pejabat pertama era Trump yang melakukan kunjungan kontroversial ke kilang anggur Psagot. Bahkan ia menjadi pejabat AS pertama yang mengunjungi pabrik anggur itu.
Kelompok Amerika-Palestina mengatakan, mereka tidak akan menghentikan upaya untuk mengambil kembali tanahnya. Mereka juga menyebut Pompeo sebagai “menteri luar negeri yang tidak layak menjabat.”
Mereka akan menempuh jalur hukum dan meminta pertanggungjawaban atas tindakannya yang memfasilitasi pencurian properti pribadi warga negara AS di luar negeri.
Anis F Kassim, penerbit Palestine Yearbook, mengatakan kepada Arab News bahwa kunjungan Pompeo ke Psagot merupakan tindakan agresi terhadap hak-hak Palestina.
“Dengan mendukung pembangunan permukiman dan sistem apartheid yang dibangun Israel di Palestina, AS mendukung perampokan tanah Palestina,” tandasnya.
Kassim menyebut tindakan AS itu “menjijikkan” serta melanggar hukum dan konvensi internasional. “Peraturan Den Haag dan Konvensi Jenewa melarang penjarahan oleh kekuatan pendudukan,” katanya.
Selain mengunjungi permukiman di Tepi Barat, Pompeo berencana untuk melakukan kunjungan ke Dataran Tinggi Golan yang dianeksasi Israel pada tahun 1981. Tahun lalu, Pemerintahan Trump secara resmi mengakui kedaulatan Israel atas wilayah yang diduduki itu.
Oraib Rantawi, direktur Pusat Studi Politik Al-Quds yang berbasis di Amman, menyebutkan kunjungan Pompeo merupakan kelanjutan dari upaya untuk menormalkan dan melegitimasi permukiman, dan dapat menyebabkan AS mengakui aneksasi permukiman yang lebih besar.
Rantawi menyebut kunjungan pejabat era Trump itu sebagai “bagian dari hadiah kepada Israel dan pendukung Zionis mereka di AS.”
Sementara aktivis politik Yordania, Zaid Nabulsi, mengatakan bahwa Dataran Tinggi Golan merupakan wilayah Suriah, terlepas dari apa yang dikatakan atau dilakukan pejabat AS.
Suhail Khalileh, ahli permukiman, mengatakan bahwa tindakan negara mana pun yang melanggar hukum internasional dan resolusi DK PBB biasanya akan diabaikan.
Khalifeh mengatakan, dalam era Biden nanti banyak dari tindakan dan kebijakan Trump yang akan dianulir. []
