Yangon, Gontornews — Pemerintah Myanmar melarang utusan khusus Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengunjungi Rakhine karena alasan keamanan. Sebelumnya, Christine Schraner Burgener dari PBB berharap dapat mengunjungi kamp pengungsian di Maungdaw dan Buthidaung, Rabu (23/1).
“Ia (Burgener) mengatakan kepada saya bahwa ia ingin pergi ke kamp dan memberikan bantuan kepada para pengungsi tetapi Pemerintah tidak mengizinkannya. Saya menjelaskan kepadanya tentang risko keamanan yang mungkin terjadi jika dirinya pergi ke daerah-daerah tersebut,” ungkap Wakil Ketua Parlemen Myanmar, U Mya Than sebagaimana dilansir The Myanmar Times.
Misi kedatangan dari Burgener ke Myanmar adalah untuk membahas seputar bentrokan yang terjadi antara militer (Tamtadaw) dengan pasukan militan Arakan Army serta para pengungsi. Akan tetapi, bahasan tentang proses repatriasi 700.000 etnis Rohingya di Bangladesh tidak dibicarakan.
“Dia mendesak parlemen untuk mendorong pemerintah untuk mencoba menghentikan pertempuran sesegera mungkin dan memungkinkan organisasi-organisasi PBB untuk mengunjungi Kamp,” tambah U Mya Than.
Selepas dari Rakhine, Burgener dijadwalkan akan bertemu dengan Kementerian Luar Negeri serta Menteri Kesejahteraan Sosial. Selain itu, Burgener juga dijadwalkan akan bertemu dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesejahteraan Sosial, bantuan dan pemukiman kembali serta kantor Penasehat Negera.
Sebelumnya, Myanmar melarang setiap organisasi masyarakat internasional untuk memberikan atau meyalurkan bantuan bagi para pengungsi di Rakhine kecuali organisasi Program Parngan Dunia (World Food Programme/WFP) dan palang merah internasional.
“Akses kemanusiaan sekarang sangat terbatas di lima kota-kota utama di mana kekerasan dan pemindahan dan itu jelas,”
“Tanpa akses yang aktif dan berkelanjutan, kemampuan organisasi lokal dan internasional untuk memberikan bantuan yang menyelamatkan jiwa bagi semua komuitas yang terpengaruh konflik di Rakhine tengah dan utara yang sangat terganggu. [Mohamad Deny Irawan]
