New York, Gontornews — Dewan Keamanan Persatuan Bangsa Bangsa (DK PBB) menyetujui resolusi yang diajukan diplomat Amerika Serikat dan Inggris tentang tim pemantau perdamaian di pelabuhan Hodeidah, Yaman, Jum’at (21/12). DK PBB berharap mendapatkan laporan mingguan tentang situasi terkini di pelabuhan Hodeidah dari tim pemantau yang telah ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres.
Keputusan penunjukan tim pemantau ini diminta oleh DK PBB menyusul terjalinnya kesepakatan antara kelompok pemerintah Yaman yang dipimpin oleh Presiden Abd Robbu Mansour Hadi serta kelompok militan Houthi.
Dalam perundingan yang dinisiasi oleh PBB di Swedia tersebut, kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan gencatan senjata di pelabuhan Hodeidah serta menjadikan pelabuhan utama Yaman tersebut sebagai wilayah netral yang berada di bawah naungan PBB.
Sebagai informasi, pelabuhan Hodeidah merupakan pelabuhan utama di Yaman. Penetapan pelabuhan Hodeidah sebagai wilayah netral diharapkan dapat memberikan kemudahan akses masuk bagi bantuan kemanusiaan dan makanan bagi para warga Yaman yang terancam kelaparan akibat perang di salah satu negara Timur Tengah tersebut.
Selain pelabuhan Hodeidah, perundingan damai tersebut juga menetapkan tentang pengelolaan dan inspeksi pelabuhan Hodeidah, Salif dan Ras Issa, tiga pelabuhan utama di Yaman, serta penguatan kehadiran AS di wilayah Hodeidah. Untuk memimpin tim pemantau, Guterres, menunjuk pensiunan Mayor Jenderal militer Belanda, Patrick Cammaert.
Duta besar Inggris untuk PBB, Karen Pierce, menyatakan bahwa sangat penting bagi PBB untuk menindaklanjuti kesepakatan damai di Yaman pasca perundingan damai di Swedia.
“Sangat penting bagi para pihak untuk menindaklanjuti komitmen mereka,” ungkap Duta Besar Inggris, Karen Pierce, sebagaimana dilansir Reuters.
Sementara itu, Amerika Serikat menuduh Iran sebagai aktor di balik pengiriman senjata kepada militan Houthi. Namun, Iran membantah terlibat dalam kasus tersebut. Diplomat AS, Rodney Hunter, pun menegaskan kepada DK PBB bahwa Iran masih berada dalam situasi embargo senjata.
“Kami berharap bahwa di masa yang akan datang, misil atau kesalahan Iran (tentang embargo senjata) tidak menghancurkan janji perdamaian sehingga membawa kami dalam posisi semula. Tetapi jika itu benar terjadi, dewan dapat menyesali kelalaian ini,” tandas Rodney. [Mohamad Deny Irawan]
