Jakarta, Gontornews — Sejumlah bencana alam yang terjadi di Indonesia umumnya sangat terkait dengan gempa bumi, erupsi gunung berapi ataupun air. Untuk bencana air seperti tsunami ataupun gelombang pasang, ribuan nyawa korban jiwa melayang. Karenanya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berusaha untuk meminimalisir pontesi dampak bencana melalui edukasi kepada masyarakat yang tinggal di pesisir pantai.
Terlebih, fenomena perubahan iklim terbukti memiliki dampak yang signifikan dalam mempengaruhi laut global entah itu peningkatan volume air laut, ‘pemutihan’ terumbu karang secara masif ataupun gelombang pasang air laut. Indonesia sendiri tercatat memiliki wilayah dengan garis pantai sepanjang 54.716 km yang sangat mugkin terdampak bencana dari laut akibat perubahan iklim.
“Fenomena perubahan iklim memiliki dampak negatif untuk Indonesia khususnya bagi masyarakat yang tinggal di pesisir pantai. Bukan hanya mengancam jiwa tetapi juga sektor perekonomian sehingga perlu diantisipasi,” ungkap Kepala LIPI, Laksana Tri Handoko pada Rabu (9/1) di Jakarta sebagaimana dilansir laman LIPI.go.id
Lebih lanjut, LIPI melalui Kedeputian Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan bekerjasama dengan UNESCO Office Jakarta, Universitas Indonesia dan Universitas Gajah Mada merilis rencana Aksi Nasional untuk Desain Kebijakan Inklusif Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir Indonesia (ANDKIPI).
Selain UNESCO, UI dan UGM, LIPI juga menggandeng Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Sosial, Badan Meteorologi, Klimatolgi dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menyusun rencana ANDKIPI ini.
“Kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan kebijakan untuk daerah pesisir sehingga membantu masyarakat pesisir beradaptasi dengan perubahan iklim,” ungkapnya.
Sementara itu, Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Denny Hidayati mengatakan tentang arti penting peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi masyarakat pesisir melalui peningkatan public awareness.
“Pendekatan yang digunakan spesifik sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok masyarakat seperti penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, lansia,” jelas Denny.
Deny menambahkan bahwa sistem pendukung juga menjadi faktor penting untuk meningkatkan ketahanan masyarakat pesisir.
“Sistem pendukung meliputi pelaksanaan simulasi peringatan dini bencana secara berkala, pelaksanaan riset & kajian secara berkala dalam jangka menengah dan panjang tentang potensi dan risiko bencana serta pengalokasian dana untuk peningkatan kapasitas dan penyediaan layanan dasar kepada masyarakat pesisir untuk keberlanjutan hidup dan pelestarian sumber daya pesisir,” tutup Deny. [Mohamad Deny Irawan]
