Sanaa, Gontornews — Sebanyak 19 ribu serangan udara telah menghantam Yaman sejak 2015 lalu. Sepertiga dari serangan tersebut telah menyerang sasaran non-militer, seperti rumah warga, rumah sakit, sekolah, pasar dan masjid.
Peneliti Yaman dari Human Rights Watch, Kristine Beckerle, mengatakan kepada Aljazeera, Pertempuran yang melibatkan Pemerintah Yaman dengan pasukan oposisi telah menewaskan lebih dari 50.000 warga sipil Yaman sejak empat tahun lalu.
“Menurut PBB, pada hari ini, Yaman menjadi negara dengan krisis kemanusiaan terburuk di dunia,” akunya.
Pada tahun 2018, PBB telah menunjuk panel ahli untuk memeriksa blokade koalisi di Yaman serta dampak dari ribuan serangan udara yang diluncurkan terhadap warga sipil di sana. Hasil dari itu, apa yang terjadi di Yaman dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan perang.
Menurut Beckerle, bukan hanya negara koalisi yang bertanggung jawab atas krisis kemanusiaan yang terjadi di Yaman, seperti Arab Saudi maupun Uni Emirat Arab, namun juga negara-negara Barat pemasok senjata kepada pasukan koalisi juga memiliki andil dalam dampak dari konflik tersebut.
Berdasarkan perjanjian multilateral yang mengatur penjualan senjata yang telah berlaku sejak 2014, baik Arab Saudi maupun Uni Emirat Arab telah membeli senjatanya dari Amerika Serikat dan Inggris, serta dari sejumlah produsen senjata Eropa, yang dipimpin oleh perusahaan Prancis dan Jerman.
“Dengan terus menjual senjata ke Arab Saudi – atau anggota koalisi lainnya – yang kemungkinan akan digunakan dalam serangan koalisi yang melanggar hukum di Yaman, Inggris dan Prancis berisiko mempertaruhkan keterlibatan dalam serangan koalisi ilegal di masa depan,” katanya.
Sementara itu, Parlemen Eropa sendiri menyerukan penangguhan penjualan senjata ke Saudi dengan diikuti oleh lima negara anggota UE telah berhenti menjual senjata perang ke kerajaan. Namun lima pemasok terbesarnya, yang dipimpin oleh Inggris, belum melakukan hal tersebut.
Putusan pengadilan banding Inggris pada bulan Juni telah berpendapat jika penjualan senjata Inggris ke Arab Saudi yang digunakan dalam perang Yaman merupakan melanggar hukum. Akan tetapi, secara teknis Inggris tidak menghentikan penjualan senjata.
Sementara itu, Ahmed salah satu warga sipil di Yaman yang harus kehilangan putranya saat jet milik pasukan koalisi menghantam bus sekolah yang ditumpangi anaknya pada tahun 2018 lalu, menjadi hal yang tidak akan terlupakan olehnya.
“Saya tidak tahu apa targetnya. Orang bilang bus sekolah dipukul. Saya berlari untuk membantu anak-anak,” katanya.[Devi Lusianawati]
