London, Gontornews — Dunia internasional, khususnya negara-negara Barat, harus menekan Myanmar untuk menyudahi genosida terhadap Rohingya. Demikian dikatakan oleh Azeem Ibrahim dan Prof Michael Charney.
Arabnews.com melansir, keduanya mengatakan hal itu dalam webinar yang diselenggarakan oleh Unit Penelitian & Studi Arab News (ANRSU) dan SOAS University of London, Jumat (11/12).
Mereka menyimpulkan, tanpa tekanan internasional, masa depan Rohingya tampak suram.
Para panelis mengatakan banyak respons dari negara lain, terutama di Barat, terhadap penderitaan Rohingya – yang menurut mereka memiliki semua ciri genosida – akibat pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi di Myanmar.
Suu Kyi “tidak peduli” tentang Rohingya atau etnis minoritas lainnya, kata Charney. Dia menambahkan, satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan minoritas di Myanmar ialah mengganti kepemimpinan yang tidak efektif dan oportunistik di lingkaran Suu Kyi. Ini akan menjadi tantangan bagi pemerintah Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang saat ini berkuasa di Myanmar.
Bangladesh telah menjadi tuan rumah bagi Muslim Rohingya yang melarikan diri sejak 2017. Mereka ditampung di Cox’s Bazar, dan baru-baru ini di Pulau Bhasan Char. Menurut Ibrahim, negara itu telah memainkan peran aktif dalam membantu Rohingya. Tetapi Bangladesh berada di bawah tekanan dengan lebih dari satu juta pengungsi di dalam perbatasannya dengan biaya $900 juta setahun, serta memudarnya niat baik dari orang Bangladesh terhadap Rohingya.
Ibrahim mengatakan, dalam jangka panjang, penyerapan orang Rohingya ke dalam masyarakat Bangladesh – dan masyarakat simpatik lainnya di Asia seperti Malaysia dan Indonesia – merupakan salah satu solusi untuk mengatasi krisis tersebut, namun hal ini membutuhkan bantuan dari masyarakat internasional.
Meskipun hasil ini kemungkinan akan mengarah pada berkurangnya, atau bahkan pemusnahan, identitas Rohingya, dia mengatakan itu adalah “hasil yang paling praktis.”
Kedua panelis setuju bahwa keputusan awal Mahkamah Internasional dalam kasus genosida yang diajukan oleh Gambia merupakan alat yang ampuh dan bahwa tindakan pengadilan harus didukung oleh komunitas internasional, sesuatu yang oleh Ibrahim disebut sebagai “termudah” dan “paling realistis. Dengan cara negara lain dapat mendukung Rohingya, yang saat ini tidak memiliki pelobi global yang mendukung mereka.
Baik Charney maupun Ibrahim mengatakan, perombakan tentang bagaimana Myanmar diatur pada tingkat politik dan sosial sangat penting jika Rohingya diizinkan pulang atau kembali ke Myanmar. Saat ini mereka ditolak kewarganegaraannya atau dimasukkan dalam proses pemilihan.
Ini dapat dicapai melalui pemberian sanksi kepada para pemimpin militer kaya Myanmar dan aset mereka melalui Magnitsky Act, yang menurut Ibrahim telah berhasil dilakukan di bagian lain dunia.
Charney juga mengatakan membujuk Cina – yang secara tradisional memihak NLD dan penguasa militer dalam masalah Rohingya – untuk menekan Myanmar agar memainkan peran yang lebih aktif dalam mengembalikan Rohingya dan memasukkan mereka dalam proses politik negara juga dapat berdampak. []
