Jeddah, Gontornews — Sedikitnya lima orang tewas dan puluhan lainnya cedera pada hari Sabtu (13/11) ketika para panglima militer di Sudan menindak unjuk rasa massal yang memprotes kudeta militer bulan lalu.
Arabnews.com melansir, pasukan keamanan menembakkan gas air mata dan peluru tajam untuk membubarkan puluhan ribu orang yang turun ke jalan di ibu kota, Khartoum, dan kota-kota lain.
Demonstrasi terjadi dua hari setelah pemimpin militer Abdel Fattah Al-Burhan membentuk dewan penguasa baru tanpa koalisi sipil yang telah berbagi kekuasaan dengan militer sejak 2019.
Kelompok pro-demokrasi Sudan mengutuk langkah itu dan bersumpah untuk melanjutkan kampanye pembangkangan sipil dan protes mereka terhadap kudeta 25 Oktober.
Pasukan keamanan menutup jembatan pada hari Sabtu antara pusat Khartoum dan kota kembarnya Omdurman dan Khartoum Utara, memasang kawat berduri untuk memblokir akses. Jalan menuju lokasi strategis juga ditutup.
Ketika pengunjuk rasa mulai berkumpul di sekitar ibu kota, pasukan keamanan bergerak cepat untuk mencoba membubarkan mereka, menembakkan gas air mata dan mengejar demonstran di jalan-jalan tikus untuk mencegah mereka mencapai titik pusat pertemuan.
“Orang-orang terkejut bahwa mereka menembakkan gas air mata begitu cepat,” kata seorang pengunjuk rasa di Omdurman. Para pengunjuk rasa “mundur ke lingkungan dan membarikade jalan-jalan dan sekarang mereka kembali ke jalan utama.”
Komite Sentral Dokter Sudan, yang bersekutu dengan gerakan protes, mengatakan para pengunjuk rasa “menghadapi penindasan yang berlebihan dengan menggunakan segala bentuk kekuatan termasuk peluru tajam di beberapa daerah Khartoum.”
Di Wad Madani, tenggara Khartoum, kerumunan besar berkumpul, meneriakkan slogan-slogan termasuk “Turun, tumbangkan kekuasaan militer.” Ada juga protes di Kassala di Sudan timur dan Atbara di utara.
Pengambilalihan kekuasaan oleh militer menghentikan transisi menuju demokrasi yang dimulai setelah pemberontakan yang menggulingkan diktator Omar Bashir pada April 2019. Pasukan keamanan menahan pejabat senior yang ditunjuk berdasarkan pengaturan pembagian kekuasaan antara militer dan kelompok sipil, dan Perdana Menteri Abdalla Hamdok ditangkap.
Para pengunjuk rasa pada hari Sabtu membawa gambar Hamdok, yang sekarang menjadi simbol perlawanan terhadap pemerintahan militer, sambil meneriakkan terhadap Jenderal Al-Burhan dan wakilnya Mohammed Hamdan Dagalo, komandan paramiliter Pasukan Pendukung Cepat.
Layanan internet seluler telah terputus sejak kudeta, meskipun ada perintah pengadilan untuk memulihkannya, dan jangkauan telepon telah terganggu, mempersulit upaya oleh gerakan protes.
Namun, komite perlawanan lokal yang didorong oleh pencalonan dewan penguasa baru menggunakan selebaran dan mengorganisir protes lingkungan yang lebih kecil dalam beberapa hari terakhir.
“Kami menolak mediasi atau penyelesaian apapun dengan para pemimpin kudeta dan akan melanjutkan perjuangan kami sampai kami menghentikan kudeta dan membawa para penjahat ke pengadilan,” kata mereka.
Terlepas dari tekanan dari kekuatan Barat yang mendukung transisi tersebut, Burhan telah mendorong untuk mengonsolidasikan posisi militer. Negara-negara Barat dan Bank Dunia telah menangguhkan bantuan ekonomi yang dirancang untuk membantu menarik Sudan keluar dari isolasi puluhan tahun dan krisis ekonomi yang mendalam.[]
