Brussel, Gontornews — Uni Eropa, Kamis, menyetujui sebuah arahan yang memungkinkan negara anggota untuk memberikan perlindungan sementara bagi pengungsi asal Ukraina. Uni Eropa memandang bahwa invasi Rusia ke Ukraina menyebabkan eksodus manusia terbesar sejak akhir Perang Dunia kedua.
Badan Pengungsi PBB, UNHCR, mencatat ada lebih dari satu juta warga Ukraina yang meninggalkan negara itu sejak invasi Rusia pekan lalu.
Sebagian besar pengungsi telah tiba di negara-negara Uni Eropa dengan Polandia mendaftarkan lebih dari setengah juta pengungsi Ukraina. Selain Polandia, Hongaria juga melaporkan lebih dari 130.000 kedatangan pengungsi asal Ukraina.
Untuk mengatasi jumlah migran yang besar dan tiba-tiba ini, 27 negara anggota menghapus arahan Uni Eropa tahun 2021. Arahan tersebut berisi tentang pemberian bantuan dan perlindungan segera kepada pengungsi perang.
Arahan ini juga menghindari prosedur suaka yang biasanya membebani negara setempat dan menawarkan jalur cepat dan sederhana untuk mengakses perlindungan di seluruh Uni Eropa.
Melalui aturan ini pula, para pengungsi Ukraina akan mendapatkan izin tinggal dalam satu blok setidaknya selama satu tahun. Masa tinggal ini berpotensi diperpanjang satu tahun secara otomatis setelah mendapatkan persetujuan negara-negara tujuan pengungsi terutama jika perang terus terajdi.
Meskipun Ukraina bukan bagian dari Area Schengen yang bebas paspor, warga negara Ukraina berhak atas perjalanan bebas visa hingga 90 hari. Skema Uni Eropa ini bermaksud untuk menawarkan solusi yang bertahan lama setelah batas 90 hari.
Setelah pertemuan di Brussel, Kamis, para menteri negara-negara Uni Eropa mencapai kesepakatan politik untuk bergerak maju dengan Arahan Perlindungan Sementara. Undang-undang tersebut akan mulai berlaku setelah proposal dari Komisi Eropa diadopsi oleh negara-negara anggota.
“Keputusan bersejarah: Uni Eropa akan memberikan perlindungan sementara kepada mereka yang melarikan diri dari perang di Ukraina. Uni Eropa bersatu untuk menyelamatkan nyawa!” ungkap Komisaris Eropa untuk urusan dalam negeri, Ylva Johansson, sebagaimana dilansir Euro News. [Mohamad Deny Irawan]
