Tak terasa ekonomi syariah di Indonesia telah berusia 27 tahun. Meskipun demikian perkembangannya tak bisa dikatakan cepat bahkan lambat, tergantung dari sisi mana melihatnya.
Dilihat dari pangsa pasarnya, hingga saat ini baru mencapai 5,3 persen terhadap seluruh asset industri perbankan nasional. Jika dibandingkan dengan populasi Muslim, (85% dari 258,7 juta jiwa penduduk Indonesia) maka bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia cukup rendah. Padahal sejatinya, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia.
Memasuki usia 27 tahun ini, bagaimana prediksi ekonomi syariah tahun 2018? Hemat saya, asumsi pertama tidak jauh dari tahun sebelumnya, karena asumsi pertumbuhan ekonomi oleh pemerintah pada tahun ini tidak jauh beda dengan pencapaian pertumbuhan nasional 2017 lalu, yaitu di kisaran lima persen.
Walaupun Sri Mulyani berujar bahwa angka (5,4 persen) tersebut optimistis, namun tetap realistis.
Selain itu, pemerintah juga harus memprioritaskan sektor di luar pajak terutama sektor migas dan nonmigas, terlebih sektor riil yang langsung bersentuhan dengan rakyat.
Namun yang tidak kalah pentingnya lagi, pemerintah harus mampu mengerem utang luar negeri serta pembayarannya supaya defisit APBN tidak melebar.
Dari angka tersebut, maka bisa diprediksi bahwa laju perekonomian tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Maka wajar jika pertumbuhan ekonomi syariah juga demikian. Sehingga mau tidak mau, ekonomi syariah masih sangat bergantung dengan proyeksi angka-angka tersebut.
Asumsi kedua, pertumbuhan ekonomi syariah diperkirakan akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Prediksi itu bisa dianggap logis jika dilihat dari target yang dipatok pemerintah. Pemerintah sangat optimis terhadap ekonomi tahun depan, pertumbuhan ekonomi dipatok sebesar 5,4 persen.
Dalam hal ini Sri Mulyani sempat berujar bahwa kunci utamanya adalah investasi. Karena, ia membandingkan dengan Cina dan India yang tumbuh di atas 6 hingga 7% karena kuncinya adalah investasi.
Asumsi itu didasarkan dari beberapa alasan. Alasan pertama, Presiden Jokowi menggagas adanya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Bahkan beliau sendiri yang langsung jadi panglimanya. Tahun ini diperkirakan banyak misi yang akan diemban oleh KNKS. Mulai dari inisiasi pembentukan bank BUMN syariah, gagasan berdirinya bank wakaf dan investasi di sektor haji dan sukuk.
Kedua, optimisme tahun 2018 didukung pula oleh Adiwarman Karim. Ia optimis pertumbuhan perbankan syariah tahun ini lebih didorong oleh sektor infrastruktur dan pembiayaan kepemilikan rumah. Sebenarnya sama dengan sektor-sektor pada tahun sebelumnya.
Ketiga, konversi Bank NTB menjadi bank syariah penuh pastinya menjadi angin segar bagi pertumbuhan ekonomi syariah. Ditambah lagi suntikan modal BUS besar di industri tersebut, tentunya akan ikut mengerek kenaikan aset dan rata-rata kecukupan modal industri.
Keempat, BI bersepakat dengan komitmen pengembangan ekonomi syariah dengan tiga lembaga besar yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
Gubernur BI Agus Martowardojo mengungkapkan jika saat ini funding dana zakat hanya mencapai Rp 5,2 triliun di 2016 dan tahun 2017 cuma Rp 6 triliun. Padahal potensinya bisa mencapai Rp 200 triliun.
Kelima, terpilihnya Wimboh sebagai Ketua MES (Masyarakat Ekonomi Syariah) yang juga ketua OJK. Walaupun tidak berhubungan langsung, tapi secara implisit ekonomi syariah akan terdongkrak pertumbuhannya.
Dari kepemimpinannya, ekonomi syariah akan menjadi salah satu pilihan utama dalam kegiatan usaha, terutama dalam investasi dan pembiayaan. MES juga akan bekerjasama dengan OJK dan BI dalam mendorong tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah nasional.[]
