Nay Pyi Taw, Gontornews — Pejabat senior Kementerian Luar Negeri Myanmar menuduh pemerintah Bangladesh menghalangi satu keluarga beragama Hindu yang memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya di Rakhine, Selasa (20/11). Padahal keluarga tersebut sudah terdaftar dalam kelompok pengungsi Rohingya yang sedianya melaksanakan repatriasi tahap awal pada Kamis, 15 November 2018 yang lalu.
“Selama kunjungan kami ke Cox’s Bazar, kami bertemu dengan keluarga Hindu yang memberi tahu kami bahwa mereka ingin segera kembali ke kampung halamannya secepat mungkin. Tetapi pemerintah Bangladesh tidak membantu mereka,” sebut sekertaris tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Mynth Thu kepada Myanmar Times.
U Mynth Thu juga menyebut ada sekitar 400 keluarga pengungsi Rohingya di kamp pengungsian Bangladesh yang ingin kembali ke Rakhine. Namun, Pemerintah Bangladesh lebih memprioritaskan pengungsi beragama muslim.
Sejalan dengan Mynth Thu, Walikota Maungdaw, U Soe Alung, juga menuduh pemerintah Bangladesh bahwa mereka tidak membagikan formulir repatriasi kepada para pengungsi Rohingya terkhusus bagi para penganut agama hindu.
Kementerian Luar Negeri Myanmar juga mendesak Bangladesh untuk mengirim kembali 500 keluarga hindu sejak tahun lalu namun urung terealisasi.
Informasi penghalangan repatriasi warga Hindu juga mendapatkan sorotan dari pemimpin komunitas Hindu Myanmar, U ni Maul, yang menyebut sejumlah keluarga Hindu di kamp pengungsian telah mendapatkan ancaman dari kelompok separatis Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) untuk tidak kembali ke Rakhine Utara.
“Pemerintah harus segera memulangkan mereka,” kata U Ni Maul.
Sebelumnya, Pemerintah Bangladesh dan Myanmar telah bersepakat untuk melaksanakan repatriasi pengungsi Rohingya pada Kamis, 15 November 2018 namun gagal karena beberapa pengungsi Rohingya di Bangladesh melakukan protes sambil menuntut Myanmar agar memberikan jaminan kewarganegaraan. [Mohamad Deny Irawan]
