Nay Pyi Taw, Gontornews — Keputusan militer Myanmar (Tamtadaw) yang secara sepihak memutuskan untuk melakukan gencatan senjata kepada sejumla etnis minoritas telah membuka peluang baru untuk menemukan titiik dan proses perdamaian yang diprakarsai oleh pemerintah.
Komite Negosiasi dan Konsultasi Politik Federal yang terdiri dari sejumlah kelompok bersenjata dari entis minoritas yang belum kesepakatan gencatan senjata memuji langkah pemerintah Myanmar untuk mengakhiri sejumlah pertentangan dan konflik di Myanmar.
Harian The Myanmar Times melansir jika partai penguasa pemerintah, Nationa League of Democration (NLD), menjadikan perdamaian sebagai prioritas utama pemerintah. Pemerintah Myanmar berharap semua kelompok bersenjata dari entis minoritas akan menandatangani kesepakatan gencatan senjata pada 2019 mendatang.
Seorang analis politik Myanmar, U Maung Maung Soe, mengatakan bahwa pemerintah Myanmar harus mengnisiasi pertemuan damai kepada kelompok bersenjata dari etnis minoritas baik secara formal maupun informal.
“Tidak ada cara kecuali Karent National Union (KNU) dan Restoration Council of Shan State (RCSS) bergabung kecuali mengajak mereka untuk membicarakan hal gencatan senjata secara informal,” kata Maung Maung Soe.
Selain Arakan-Rohingya Salvation Army (ARSA), Pemerintah Myanmar juga menghadapi sejumlah kelompok bersenjata seperti The Kachin Independece Army (KIA), The Myanmar National Truth and Justice Party/Myanmar National Democratic Aliiance Army, The Palaung State Liberation Front/Ta’ang National Liberation Army, the Shan State Progress Party (SSPP), the Peace and Solidarity Commitee/Shan State East National Democratic Alliance Association (PSC/NDAA) dan the United WA State Army (UWSA). [Mohamad Deny Irawan]
