Hanoi, Gontornews — Pemerintah Vietnam meminta Pemerintah Cina untuk tidak melakukan segala bentuk tindakan di perairan Laut Cina Selatan (LCS) selama proses negosiasi dan sengketa belum diselesaikan. Selama ini, negara-negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Thailand dan Malaysia santer meminta Cina untuk tidak memasuki wilayah perairan negara-negara tersebut untuk meredakan ketegangan di wilayah sekitar LCS.
Dalam sebuah dokumen kesepakatan yang dibuat Cina dan negara-negara di Asia Tenggara, Vietnam, secara khusus, meminta agar Cinta tidak melakukan segala macam bentuk tindakan di perairan LCS termasuk reklamasi pulau, blokade, menempatkan pasukan bersenjata di wilayah LCS sebagaimana terlampir di Asean Code of Conduct (CoC) sebagaimana dilansir Reuters.
Selain itu, Vietnam juga mendorong ASEAN untuk melarang segala bentuk zona pertahanan udara (Air Defence Identification Zone/ADIZ) yang secara sepihak diumumkan oleh pemerintah Cina atas LCS pada tahun 2013 silam.
Hanoi, ibu kota Vietnam, juga meminta agar negara-negara yang bersengketa di LCS untuk mengklarifikasi klaim jalur maritim perdagangan mereka sesuai dengan hukum internasional yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menghancurkan ‘sembilan garis’ kontroversial yang diklaim Cina serta sistem patroli yang mereka lakukan di wilayah LCS.
“Ke depan, akan ada beberapa pertukaran yang sangat bertolakbelakang antara Vietman dan Cina terutama mengenai teks perjanjian ini,” kata seorang ahli LCS yang berdiam di Singapura, Ian Storey, setelah melihat rancangan pakta Cina dan negara-negara Asia Tenggara tentang LCS sebagaimaan dilansir Reuters.
“Vietnam memasukkan poin-poin atau kegiatan yang mereka larang melalui CoC yang justru telah dikerjakan oleh Cina dalam 10 tahun terakhir,” tambah Storey.
Sementara itu, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Le Thi Thu Hang, mengatakan bahwa negosiasi tentang Asean CoC telah membuat sejumlah kemajuan.
“Vietnam berharap negara-negara terkait untuk melanjutkan upaya mereka dan memberikan kontribusi positif pada roses negosiasi untuk mencapai CoC yang substantif dan efektif sesuai dengan hukum internasional khususnya tentang UN Convention on the Law of The Sea (yang terbit pada tahun) 1982, yang berkontribusi pada pemeliharaan perdamaian, stabilitas dan keamanan wilayah LCS secara khusus dan negara kawasan pada umumnya,” jelas Le Thi Thu Hang.
Selain Vietnam, Kementerian Luar Negeri Thailand yang mengambil alih kepemimpian ASEAN pada 2019 mendatang mendukung rancangan negosiasi tunggal. “Saat ini, kami tidak dapat berkomentar apa-apa. Tetapi Thailand tentu saja mendukung diksusi tentang rancangan negosiasi tunggal,” kata Busadee Santipitaks. [Mohamad Deny Irawan]
